Desakan ini terlontar awalnya dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers terkait bom Surabaya, Minggu (13/5) lalu.
Tito bahkan mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu jika RUU itu tak kunjung disahkan DPR.
Menanggapi hal itu, Ketua Prodi Islamic Studies Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Mohd. Sabri pun sependapat UU Antiterorisme memang penting dan mendesak.
"Di atas kepentingan nasional, DPR dan pemerintah tak bisa menunda-nunda lagi pengesahan RUU. Ini agar polisi dapat cepat menindak teroris hingga ke selnya," katanya Sabri dalam keteranganya, Selasa (15/5).
Menurutnya, hingga saat ini regulasi yang ada tidak memungkinkan polisi untuk menindak terduga teroris sebelum melakukan aksinya. Padahal, aksi teroris selalu dilakukan tersembunyi dan berujung pada jatuhnya korban.
"Polisi bukan tak mendeteksi keberadaan kelompok teroris ini. Polisi sudah tahu sel-selnya, afiliasinya ke mana dan sebagainya. Tapi
kan tetap tak berdaya," terangnya.
Oleh karena itu, menurut dia, jika RUU Antiterorisme disahkan dengan memperluas kewenangan polisi, maka seseorang yang diketahui berafiliasi dengan ideologi kelompok teroris bisa langsung diselidiki. Polisi bahkan bisa menindak indikasi perbuatan teror sebelum adanya suatu perbuatan.
"Kalau sudah terbukti masuk ke dalam ideologi teroris, tidak perlu nunggu korban dulu baru ditindak," tuturnya.
Ia meyakini, dengan UU baru itu Polri mampu menangami kasus terorisme hingga akarnya. Apalagi, katanya, Tito pernah menjabat kepala Densus 88 Polri.
:Tak perlu diragukan lagi, jika ada payung hukum untuk menindak, dalam waktu cepat kelompok teror ini akan ditumpas," tandasnya.
[wid]
Buntut serangan teror bom dalam sepekan terakhir muncul desakan agar RUU Antiterorisme segera disahkan. 
