Demikian disampaikan pengamat militer asal Universitas Padjadjaran (UNPAD), Muradi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/12).
"Selain itu ini juga berkaitan dengan pembenahan internal yang mengarahkan pada kepentingan organisasi yang dalam pemahaman saya ini betkaitan dengan kepentingan organisasi. Sejauh ini langkah tersebut semata-mata untuk kepentingan tersebut," tambah Muradi.
Muradi menambahkan, Panglima TNI juga ingin memosisikan TNI yang profesional. Dengan pembatalan mutasi tersebut Panglima TNI ingin mengintegrasikan apa yang menjadi pijakan bagi kepemimpinannya dengan visi politik pemerintah bidang pertahanan.
Langkah pembatalan tersebut, imbuh Muradi juga diperuntukan untuk mengkaji ulang sejumlah Perwira Tinggi (Pati) agar lebih bisa menyesuaikan dengan visi dan misi Panglima TNI yang baru.
"Bisa jadi 16 pati tersebut akan menempati jabatan yang sama seperti mutasi sebelumnya atau malah lebih stratrgis," kata Muradi.
Atas dasar itu, jika dilihat dari konteks internal organisasi, menjadi wajar jika kepemimpinan yang baru ingin memastikan SDM internalnya dapat selaras dengan kebutuhan untuk mensukseskan programnya.
"Jadi saya kira terlalu jauh juka dianggap ada langkah politis. Ini saya kira semata-mata untuk membenahi internal agar bisa selaras dengan kebutuhan organisasi," ungkap Muradi.
Namun demikian, Muradi tak menampik jika pembatalan mutasi tersebut, berkaitan dengan masuknya tahun politik. Menurut Muradi, TNI yang terkonsolidir dengan baik akan mampu memosisikan TNI yang netral dan profesional.
"Bisa saja Panglima TNI Hadi menilai sejumlah perwira yang dibatalkan tersebut kurang pas dengan kebijakan yang akan dibuatnya berkaitan dengan tahun politik. Sehingga memungkinkan bergeser atau digeser untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi," kata Muradi.
Panglima TNI Hadi kata Muradi ingin memastikan agar TNI netral dan profrsional membutuhkan perwira-perwira yang cakap dan mau menegaskan posisi TNI sebagai tentara profesional.
"Jika Hadi mampu melakukan pembenahan internal dalam 3 bulan ini, maka prospek makin tegasnya TNI menjaga jarak dari politik praktis adalah keniscayaan. Oleh sebab itu, bagus bagi Hadi untuk menegaskan posisi TNI dalam konteks tahun politik 2018 dan 2019 untuk netral dan tetap profesional," demikian Muradi.
[san]
Langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan pembatalan terkait 16 mutasi perwira bisa dipastikan terkait dengan kebutuhan organisasi yang menginginginkan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat terintegrasi dengan visi dan misi serta program yang akan dijalankan. 
