"Cara untuk mematikan gerakan tersebut adalah memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).
Menurutnya, kelompok bersenjata atau yang ia sebut kelompok separatis bersenjata di Papua, tidak bergerak mewakili perasaan dan pikiran rakyat Papua keseluruhan.
Dave menyebut mereka sebagai kelompok kriminal, teroris dan harus ditumpas. Mereka akan terus bermunculan jika masyarakat Papua tidak merasakan keadilan.
"Selama masyarakat Papua masih merasakan ketidakadilan maka selalu ada gerakan-gerakan tersebut," tegasnya.
Selama beberapa hari, sebanyak 1300 orang di Desa Kimbely dan Banti, Tembagapura, Papua, disandera oleh kelompok bersenjata. Ada banyak sebutan untuk kelompok penyandera itu, antara lain Kelompok Kriminal Bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, atau Kelompok Separatis Bersenjata.
Mereka menahan warga kampung karena memiliki tiga tuntutan kepada Pemerintah Pusat. Pertama, menuntut penutupan PT. Freeport Indonesia. Kedua, militer Indonesia ditarik keluar dari Papua dan sebagai gantinya adalah pasukan Keamanan PBB. Ketiga, pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum, yang berarti masyarakat Papua dapat menentukan nasib sendiri. Mereka juga meminta Kantor Pemda Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB.
Operasi penyerbuan dan pembebaskan sandera dilakukan pasukan TNI di bawah kendali Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit, pada Jumat pagi, 17 November 2017.
[ald]
Seluruh masyarakat di Papua harus dipastikan sejahtera agar tiada lagi ancaman teror dari kelompok bersenjata, seperti terjadi dalam penyanderaan warga dua desa beberapa pekan lalu di Tembagapura, Mimika. 
BERITA TERKAIT: