Dianggap Kartel Pendemo Menteri Susi, Nelayan Temui BIN

Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo yang dilakukan nelayan beberapa waktu lalu.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya meluruskan maksud pernyataan Kepala BIN. Menurutnya, kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Sundawan mengatakan pernyataan Kepala BIN merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.

"Statement beliau, hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah,” ujarnya usai pertemuan.

Dirinya menambahkan, Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

"Untuk itu, kami mencoba berbincang dengan nelayan dan Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan pool dari beberapa organisasi. Mari kita cari solusinya, tanpa kita harus menyentuh kebijakan Ibu Susi (Pudjiastuti). Itu bukan domain kami. Bukan kewenangan kami,” kata Sundawan.

Sundawan menjelaskan, kewenangan BIN menjaga keamanan. Bukan untuk mendukung siapapun.

Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut BIN menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara.

"Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain,” katanya.

Ono mengatakan, pernyataan BG tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah. Karena, mereka merasa bergerak di bidang perikanan. “Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Susi menjabat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini. "Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayan dan para stakeholder perikanan justru yang dianggap sebagai mafia. Padahal, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional untuk mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo.

"Jangan sampai pemerintah bertempur dengan rakyatnya sendiri, lawan kita adalah persaingan global yang semakin sengit dan tidak. Maka perlu memperkuat stakeholder perikanan dalam negeri,” tegasnya. [sam]