Pemerintah Indonesia harus bisa memainkan peran dalam penyelesaian konflik ini. TNI AL juga harus meningkatan kewaspadaan agar tidak terkena spill over atau dampak dari situasi tersebut.
Demikian dikemukakan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Ari Soedewo dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Supradono saat membuka pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Bidang Hukum (Rakerniskum) Tahun Anggaran 2015 di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11).
Asops Kasal juga menjelaskan bahwa saat ini permasalahan hukum, baik yang aktual maupun potensial yang terjadi menyangkut keamanan laut. Aksi-aksi kejahatan yang semula didominasi oleh kejahatan konvensional dengan pelaku dari kalangan masyarakat biasa, beberapa tahun belakangan ini meluas menjadi kejahatan berdimensi internasional atau sering disebut transnational crime, antara lain perompakan, illegal fishing, terorisme, penyelundupan serta illegal migrant.
Penyelesaian beberapa tindak pidana tersebut, menurut Asops Kasal, perlu dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar beberapa instansi dalam menangani beberapa permasalahan tersebut.
"Diskumal dan jajaran harus dapat menjalankan perannya dengan memberikan bantuan hukum dan saran-saran yang berkaitan dengan hukum," tegas Asops Kasal.
Sementara itu, Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Supradono menjelaskan, Rakerniskum 2015 yang digelar selama dua hari ini diikuti 39 orang Perwira Hukum TNI AL dari seluruh jajaran TNI AL baik Kotama/Pangkalan/ dan Mabesal, serta dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut.
Rakerniskum difokuskan pada pembahasan permasalahan yang menonjol dari Diskum Lantamal Wilayah Barat, Wilayah Timur, Kolinlamil dan Kormar serta solusi pemecahannya. Termasuk pembahasan tentang upaya penanganan Transnational Crime dan pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan aset BMN di lingkungan TNI AL.
[wid]
Perkembangan potensi konflik Laut China Selatan kini semakin memanas. Meskipun bukan termasuk claimant state, namun posisi geografi Indonesia memaksa harus waspada agar tidak masuk dalam pusaran konflik tersebut. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: