"Konstitusi jelas menyatakan TNI harus netral. Sebaiknya ada investigasi lanjutan agar ada kepastian apakah ada perintah atasan atau tidak," kata Direktur Eksekutif POINS, Albert Simangunsong kepada wartawan di Jakarta.
Albert menegaskan, TNI sebagai institusi yang sudah mengalami reformasi seyogyanya mengelak atau menutup-nutupi kasus tersebut.Apalagi, ada anggotanya tertangkap di lapangan atas perintah komando. Masalah ini justru bisa memperkeruh suasana dan melanggar konstitusi.
Sebelumnya, Panglima TNI Moeldoko telah membantah adanya anggota Babinsa terlibat aktivitas politik.
Isu keterlibatan TNI di sosial media makin kencang setelah terungkapnya Setiyardi dan Darmawan Sepriossa di belakang Tabloid Obor Rakyat. Kabarnya keduanya dikenal dekat dengan para petinggi TNI baik aktif dan non aktif.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: