Prajurit TNI sama sekali tidak menginginkan adanya kelompok-kelompok tertentu, yang berupaya mengganggu stabilitas serta mengancam keamanan bangsa dan negara. TNI juga bertekad kuat dengan segala resiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara.
Hal itu ditegaskan Moeldoko dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Marsda TNI Bambang Samoedra selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (17/4).
Lebih lanjut Moeldoko menyatakan bahwa dalam konteks mengamankan jalannya Pemilu, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personil, yang berada pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014. Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI, Jenderal Moeldoko meminta untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu Legislatif dalam rangka penyempurnaan tugas pada tahapan Pemilu berikutnya.
"Pedomani kebijakan format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak kontak langsung," jelas Moeldoko.
"Hal ini harus menjadi atensi, karena dinamika yang akan berkembang dipastikan berbeda dengan dinamika Pemilu Legislatif," imbuhnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh prajurit untuk tetap pada komitmen netralitas TNI.
"Kepada seluruh prajurit, komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun," kata Moeldoko kembali menegaskan.
[wid]
Panglima TNI, Jenderal Moeldoko menginstruksikan prajuritnya untuk tidak ragu-ragu dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya demokrasi. 
BERITA TERKAIT: