"Malam ini juga, saya akan kirim surat resmi kepada PM Australia Tony Abbott, meminta penjelasan dan sikap resmi terhadap kejadian penyadapan itu," ujar Presiden dalam keterangan persnya beberapa saat lalu di Kantor Presiden, Jakarta (Rabu siang, 20/11).
SBY mengatakan, ada tiga hal yang Indonesia akan lakukan menyusul panasnya isu penyadapan ini. Pertama, tentu saja Indonesia menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban Australia.
Kedua, berangkat dari kasus penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pejabat Indonesia, maka sejumlah agenda kerjasama akan di-review.
"Yang jelas untuk sementara saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia di angkatan darat, laut dan udara maupun yang sifatnya gabungan," terangnya.
Presiden SBY juga minta dihentikan sementara
coordinated military operation di wilayah lautan yang berkaitan dengan maraknya kasus penyelundupan manusia, sampai semuanya jelas. Tak mungkin semua kerjasama militer dilakukan di saat tak ada kepastikan ada atau tidak penyadapan terhadap tentara Indonesia. Langkah penghentian ini, kata SBY, menjadi sangat logis
Ketiga, demi keberlanjutan kerjasama di masa depan maka Indonesia berpendapat dan akan meminta semacam protokol atau
code of conduct atau
guiding principles untuk kerjasama di berbagai bidang. Terutama di bidang latihan militer bersama, kerjasama dalam hadapi ancaman people smuggling, dan pertukaran intelijen dan informasi.
Code of conduct itu harus jelas dan dijalankan.
"Itulah tiga hal yang akan kita tempuh sambil menunggu apa yang disampaikan pemerintah Australia. Saya masih berharap dan pemerintah Australia berharap, apalagi harapan rakyat kedua bangsa, kita masih bisa jalin hubungan kerjasama yang baik setelah atasi masalah ini," kata SBY.
[ald]
BERITA TERKAIT: