Pemilik Audi Pantang Produksi Mobil Hybrid

PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku agen tunggal pemegang merek (ATPM) Audi di Indonesia masih ogah menggunakan mesin hybrid. Pasalnya, pemerintah yang mulai mencanangkan mobil ra­mah lingkungan ini nggak bisa menyakinkan ATPM atau pro­dusen mobil.

“Kalau bicara hybrid, intinya kan kita juga berbicara soal green car. Yang harus dipikirkan bukan lagi tipe mesin hybridnya seperti diesel maupun elpiji, tapi lebih memikirkan dampak emisinya,” terang Chief Executive Officer (CEO) GMM Andrew Nasuri ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Rabu (16/5).

Menurut dia, tenaga mesin Audi justru sudah melebihi sis­tem hybrid. Bahkan,  efisiensi teknologi Audi lebih unggul dibandingkan hybrid. “Seka­rang, kami tinggal tunggu aja ada tidaknya Euro 4. Tapi, bukan ber­arti kami tidak ingin, kalau me­mang ada peminatnya kenapa tidak?” ujar Andrew.

Dikatakan juga, pe­merintah sudah menjamin di tahun 2015, bahan bakar Euro 4 sudah ada di Indonesia. Seka­lipun begitu, pihaknya tetap ber­harap ada komitmen serius dari pemerintah.

“Tak hanya kami, merek-me­rek lain, seperti BMW maupun Mercedes Benz berharap sece­pat­nya bisa menggunakan bahan bakar Euro 4, sehingga juga bisa segera memasukkan mesin ber­tek­nologi canggih, low emisi ke Indonesia,” harapnya.

Hal pesimistis juga dikemu­kakan Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Soebronto Laras. Ia menga­takan, strategi kebijakan peru­sa­haan dan investasi yang sudah terlanjur dibuat dan didesain oleh para produsen kendaraan ber­motor di tanah air tidak mungkin diubah dalam sekejap mata.

“Pemerintah belum mem­buat gebrakan dalam berbagai kebi­jakan terkait industri oto­motif ter­masuk standarisasi sis­tem alat  trans­portasi jangka panjang. Ter­utama aplikasi tek­nologi tinggi berbasis listrik, hybrid ataupun biodiesel,” ucap Soebronto.

Hal tersebut justru berbanding terbalik dibanding ATPM lain­nya, seperti PT Toyota Astra Mo­tor (TAM) yang merasa lebih siap memproduksi mobil hybrid. Apalagi, mesin hybrid mampu menghemat bahan bakar 30 kilo­mter (Km) per liter.

“Kami hanya memperjelas keinginan pemerintah yang mu­lai mencanangkan pemakaian mesin hybrid kepada prinsipal Jepang (Toyota Motor Cor­poration),” ucap Presiden Di­rektur PT To­yota Astra Motor Johnny Dar­mawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, teknologi hemat bahan bakar dan ramah lingkungan ber­ban­ding lurus antara biaya produksi dan in­vestasi. Alhasil, harga mobil hybrid lebih mahal. Untuk itu peme­rintah seharusnya memberi insen­tif, berupa pengurangan pajak guna mendorong konsu­men agar mau membeli mobil irit bahan bakar dan ramah lingkungan.

Saat ini, Toyota sendiri juga telah mempunyai mobil hibrid yang dipasarkan di Indonesia, yakni Prius dan Camry. Kedua mobil ini dibandrol sebesar 30-40 persen lebih mahal ketimbang mobil konvensional.

“Jadi, rencananya, Toyota akan membuat mobil hibrida  sejenis multipurpose vehicle (MPV) dan harganya bisa dijangkau ma­sya­rakat. Bukan Prius, tapi har­ganya nanti sekitar Rp 250 ju­taan,” ungkap Menteri Perin­dus­trian MS Hidayat seusai ber­jum­pa de­ngan Johnny Darmawan di Kan­tor Kemenperin, Selasa (15/5/).

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian (Ke­men­pe­rin) Budi Darmadi menga­takan, nantinya tidak ha­nya To­yota yang akan me­ma­parkan produksi mobil hybrid untuk pasar Indo­nesia, melainkan prin­cipal lain seperti Honda, BMW, Audi, Mercedes-Benz dan lainnya juga bisa mem­produksi mobil hibrid.

“Diharapkan, beberapa prin­sipal lainnya bisa membuat mobil hybrid. Namun, produk mobil hybrid memang harganya lebih mahal 50 persen dibandingkan mobil konvensional,” kata Budi.

Dalam kesempatan itu pula, pihaknya juga memastikan untuk tetap komitmen mene­ruskan program Low Cost Green Car (LCGC) yang direncanakan ber­gulir tahun ini. [Harian Rakyat Merdeka]