Sejak ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games pada September 2014 lalu, praktis Indonesia hanya mempunya waktu singkat untuk mempersiapkan diri menggelar event olahraga terbesar di Asia itu. Beberapa hal yang dianggap jadi pekerjaan rumah terbesar adalah mempersiapkan venue yang dibutuhkan, memilih cabang olahraga yang dipertandingkan, menyiapkan transportasi umum, soal penyiaran, dan jaringan internet.
Namun mempersiapkan itu semua dibutuhkan payung hukum (Keputusan Presiden) yang fungsinya sebagai landasan kesiapan Indonesia jelang jadi tuan rumah. Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo, pun kembali menegaskan pentingnya payung hukum untuk dituntaskan sebelum bisa memulai membangun persiapan-persiapan tersebut.
"Tahapan kita yang paling mendesak adalah ‎payung hukum, Keppres (Keputusan Presiden), karena dari tahapan ini kita bisa menentukan tempat pertandingannya dan peralatan yang dibutuhkan,†ujar Rita di Jakarta kemarin.Dia melanjutkan, saat ini sudah ditentukan sudah ada 34 cabang olahraga. Hanya tinggal dua cabang lagi yang masih digodok, yakni satu cabang pilihan dari Olympic Council of Asia, dan satu lainnya keputusan dari Indonesia.
"Kalau sudah komplet cabang olahraganya, kita bisa menentukan sesudah tempat kotanya, lokasi venuenya, kemudian ditentukan budgetnya. Karena semua venue-venue yang mengarah pada insfratruktur itu, berbeda pengaplikasiannya," paparnya.
"Maksud beda adalah mana yang harus direnovasi mana yang harus diperbarui. Kemarin saya bicara dengan Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) bahwa atlet village adanya di Kemayoran, supaya berdekatan dengan exhibition center. Juga karena akan dibangun empat atau lima tower yang akan dipinjamkan sebagai atlet village pada saat asian games nanti. Ini sudah sangat melegakan kami," lanjut Rita.
Sementara untuk Gelora Bung Karno, Rita menyebut, sebagian akan direnovasi. Misalnya kolam renang yang saat ini berada kawasan Gelora Bung Karno, Senayan.
"Dari FINA (Federasi Renang Internasional) mengatakan renang harus digelar di Jakarta, sehingga kami harus memperbaikinya, velodrum juga harus dibuat sebab di Indonesia belum ada yang memenuhi standar. Itu kami serahkan kepada DKI karena mereka yang lebih tahu mana yang lebih efisien," simpulnya. ***
BERITA TERKAIT: