Pemprov DKI, Jangan Rekrut PLH dari Sarjana

Sosiolog Musni Umar mengimbau agar Pemprov DKI tidak merekrut warga dengan tingkat pendidikan sarjana strata-1 karena dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan sosial yang ada di masyarakat.

"Jadi sebaiknya yang sarjana tidak boleh mendaftar. Lagipula kalau dilatih, orang yang pendidikannya rendah akan lebih berdedikasi karena mereka merasa hanya ini pekerjaan yang bisa mereka lakukan," ujar Musni di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

Kata Musni, meski PHL identik dengan pekerjaan orang dengan tingkat pendidikan rendah, ia yakin akan tetap menarik minat para sarjana yang ada di Jakarta. Apalagi status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat dicari-cari oleh masyarakat.

"Akan tetap ada sarjana yang mencoba mendaftar. Mereka akan berpikir 'ya daripada menganggur'. Jadi Pemprov DKI sebaiknya melarang agar hal ini jangan sampai terjadi," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, sedikitnya 50 pekerja harian lepas (PHL) akan ditempatkan di masing-masing kelurahan di ibukota untuk menjaga kebersihan.Hal tersebut kata Saefullah sesuai dengan instruksi langsung dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50 sampai 100," ujar Saefullah.

Kata Saefullah, gaji yang akan diberikan kepada PHL ini akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Bahkan bisa lebih.

"Inilah yang nanti yang akan diberikan upah melebihi standar upah kita bisa dua kali lipat. Ini punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Ia juga bilang telah menyiapkan regulasi yang tepat untuk sistem ini.

"Ini nggak hanya diomongin aja. Saya harus siapkan regulasinya supaya aman. Segera saya rapat dengan dinas-dinas terkait di kelurahan," tandasnya.[wid]