"BPK akan mengawasi alur keluar masuk tagihan rumah sakit kepada Pemerintah Daerah. Klaim ini berkaitan dengan program Kartu Jakarta Sehat. Maksudnya, agar tidak ada penyelewengan program tersebut," ujar Kepala BPK Perwakilan DKI, Blucer Raja Guk Guk di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Pun demikian, menurut Blucer, pasien penerima KJS juga harus dipantau untuk dipastikan mereka mendapat pelayanan yang sesuai. Seyogyanya memang standar penanganan pasien KJS diterapkan oleh seluruh RSUD di DKI.
Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat dikonfirmasi langsung menepis temuan BPK bahwa pelayanan pasien kelas III di RSUD DKI masih buruk.
"Sejauh ini bahkan sudah bagus," klaim Jokowi.
Menurutnya, temuan BPK tersebut adalah hasil audit tahun-tahun sebelumnya. Di mana salah satu rekomendasi BPK disitu menyebutkan tentang perbaikan pelayanan dan alat kesehatan RSUD DKI.
[wid]
BACA JUGA: