Seperti diketahui, warga di kawasan tersebut akan direlokasi untuk menormalisasi waduk agar Jakarta tidak kebanjiran lagi.
"Saya enggak mau kasih uang ganti rugi ke penyewa," kata Joko Widodo di Jakarta, Rabu (24/4).
Ia menekankan, tanah di mana bangunan-bangunan pemukiman tanpa ijin warga itu adalah milik negara. Pasalnya, dari dulu pihak "pengembang" kecil-kecilan dibiarkan membangun dan malah memungut uang kontrak kepada orang yang memerlukan tempat bernaung.
"70 persen di sana itu sewa. Masak bikin bangunan di tanah negara," kata Jokowi.
Sementara itu terkait ketidakinginan warga Pluit untuk direlokasi ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Marunda, menurut Jokowi akan segera diatasi. Dia sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan warga untuk mengetahui keinginan warga.
"Saya ketemu mereka bukan sekali dua kali," kata Jokowi.
Dia menyebutkan, warga meminta dicarikan lahan untuk ditinggali.
"Kalau begitu kan kami juga sulit," katanya.
Untuk mengakomodasi hal tersebut, Jokowi menyebutkan sudah membeli lahan di sekitar Muara Baru untuk dibangunkan rusun.
"Ini kan juga kejar-kejaran pengerjaannya. Tapi kami sudah beli lahan untuk rusun," katanya.
[ant/wid]
Gubernur DKI Jaya, Joko Widodo menolak membayar uang ganti rugi (kerohiman) untuk para warga yang tinggal di tanah negara, pelataran Waduk Pluit. 
.jpeg)
BACA JUGA: