Siang ini (Minggu, 14/4), para warga korban gusuran itu mengadukan nasib mereka dengan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo di Jalan Taman Suropati nomoe 7, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kita sebagai anak, ingin ketemua ayah saja, yaitu pak Jokowi," ujar koordinator Forum Perjuangan Warga Guntur, Ronald kepada wartawan di depan pagar rumah dinas Jokowi, Minggu (14/4).
Menurutnya, pihak KPK terkesan sama sekali tidak menghiraukan nasib mereka, terutama nasib anak-anak yang sebentar lagi mengikuti Ujian Nasional. Pun demikian Pemprov DKI seolah tidak berpihak pada nasib mereka.
"Penggusuran tempo hari sudah meluluhlantakkan masa depan anak-anak kami. Sampai saat ini kami tidak tahu harus bernaung di mana," ungkap dia.
Ronald mengatakan, pihaknya berharap Jokowi mau mempedulikan nasib mereka karena sebelumnya pernah disampaikan keluhan warga korban gusuran kepad pihak Pemprov DKI tapi tak digubris jua. Bukan hanya kehilangan rumah dan tempat bernaung, sambung Ronald, anak-anak korban gusuran juga tak terperhatikan.
"Kami akan meminta agar kami tinggal di Rumah Gubernur DKI Jakarta Jokowi saja," ujar dia.
Seperti diketahui, lokasi rumah yang mereka tempati adalah tanah milik negara (Kementerian Keuangan), dan sekarang dipinjam pakai oleh KPK untuk membangun gedung KPK. Sekitar 150 warga guntur sekarang sudah relokasi sementara ke Gedung Karang Taruna kel Guntur, sebelum dijanjikan pindah ke rumah susun (rusun) di daerah Penggilingan.
Luas lahan ini adalah 8.492 meter persegi. Warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1997. Hingga kini, warga yang bertahan hanya 48 KK atau berjumlah 155 jiwa. Kebanyakan dari mereka berpendapatan sebagai pemulung sekitar Rp 50 ribu per hari.
[wid]
Ratusan warga korban gusuran tanah KPK di Jalan Gang Gembira, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan merasa diperlakukan dengan tidak adil. 
