Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ada lima perbaikan yang menjadi prioritasnya seperti sistem rujukan, audit medis serta rujukan, sistem pembayaran, ketersediaan kamar dan sistem 119.
"Nanti akan ada audit, soal rujukan serta medisnya dalam rangka efisiensi rujukan," katanya saat memberi pengarahan di hadapan jajaran Dinas Kesehatan DKI dan seluruh direktur rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Audit ini berguna untuk mengetahui puskesmas serta rumah sakit mana saja yang belum menerapkan sistem rujukan KJS dengan benar. Sistem rujukan akan dibuat tiga tahapan.
"Puskesmas sebagai pintu masuk. Tanpa ada rujukan puskesmas, pasien pengguna KJS yang ke RS langsung tanpa ada rujukan dari puskesmas akan ditolak. Kecuali darurat kecelakaan, sakit parah. Ini beda," katanya.
Mengenai sistem pembayaran sendiri, lanjut Jokowi, akan dilakukan dalam waktu paling lambat 12 hari melalui sistem online (daring). Sistem ini akan diverifikasi Dinas Keuangan DKI bekerja sama dengan Bank DKI. Sedangkan terkait keluhan kapasitas ruang rawat inap, Jokowi menyebut sudah ada tambahan sekitar 381 kamar kelas III.
"Saya juga minta RS swasta memberikan 70 persen kelas tiga dengan catatan RS itu akan diberikan insentif penambahan, belikan alat-alat kesehatan hingga menambah jumlah lantai gedung RS," katanya.
Perbaikan kelima, masih kata Jokowi, menyangkut sistem hotline 119 yang baru diluncurkan pada 1 Maret silam. Sistem yang berguna untuk pusat informasi pelayanan kesehatan seperti kamar, ambulan serta instalasi gawat darurat akan diperluas. Jokowi meminta kepada Dinas Kesehatan agar memasukkan rumah sakit swasta yang berskala kecil untuk ikut tergabung dalam sistem ini.
"Biasanya masyarakat lari ke RS swasta di dekat-dekat rumah," katanya.
[wid]
Pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih menyisakan sejumlah problem yang perlu dibenahi. 
BACA JUGA: