Bagi empat BPD HIPMI dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua, persoalan ini juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni kepastian aturan, konsistensi pengambilan keputusan, dan kepercayaan anggota terhadap tata kelola organisasi.
Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo mengatakan, keberatan yang disampaikan pihaknya tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai perdebatan mengenai satu tambahan suara dalam Munas.
“Isu ini bukan sekadar soal satu suara tambahan atau pengurangan voters. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi menjaga konsistensi aturan dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas,” kata Anthonius dalam keterangannya, Selasa 9 Juni 2026.
Sementara Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal menyebut prinsip kepastian aturan yang selama ini menjadi fondasi dunia usaha juga harus menjadi pegangan dalam kehidupan berorganisasi.
“Ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan proses verifikasi telah dilalui, maka keputusan yang diambil harus mengacu pada aturan yang sama bagi semua daerah,” kata Rob.
Sedangkan Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire menekankan bahwa dalam Rakorbid OKK BPP HIPMI di Bali sebelumnya telah dibahas standar penetapan voters yang berlaku bagi seluruh BPD. Karena itu, setiap perubahan atau perlakuan yang berbeda terhadap daerah tertentu perlu memiliki dasar normatif yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian dalam organisasi.
“Jika sebuah standar sudah dibahas dan menjadi rujukan bersama, maka penerapannya juga harus konsisten,” kata Yoti.
Terakhir, Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang mengatakan, kepastian aturan dan keadilan dalam pengambilan keputusan merupakan modal penting untuk menjaga kredibilitas organisasi di mata anggota.
“Kepercayaan anggota akan tumbuh jika aturan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak,” tutup Nickson.
Polemik penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) yang akan digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung pada Rabu-Kamis, 10-11 Juni 2026, dinilai tidak semata-mata menyangkut jumlah suara yang dimiliki suatu daerah. 
BERITA TERKAIT: