Calon Mitra BGN dan HMI Geruduk Kantor DPRD Sulsel

Hal ini sebagai tindak lanjut tuntutan para calon Mitra MBG yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat, 15 Agustus 2025. 

Mereka protes tidak dapat beroperasi menjadi mitra SPPG pada Program MBG padahal telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. 

"Saya terima pernyataan sikap dan aspirasi dari teman-teman. Tentunya walaupun ini bukan menjadi kewenangan kami karena BGN merupakan badan otonom yang langsung vertikal ke Pemerintah pusat. Tepi ini akan menjadi catatan untuk kami dibahas di DPRD (Sulsel)," kata Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, saat menemui para demonstran dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 15 Agustus 2025.

DPRD Sulsel, sambung politisi Fraksi Nasdem ini, akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terkait dengan MBG di Sulsel. 

Hanya saja, pihaknya tidak bisa menjamin akan bisa menghadirkan perwakilan BGN dalam rapat dengar pendapat tersebut. Tidak seperti kementerian/lembaga lainnya, BGN tidak memiliki perwakilan di daerah.

"Ini yang menyulitkan kami untuk berkoordinasi (dengan BGN) terkait hal tersebut. Jadi kalaupun mau lakukan RDP, yang kelihatannya bisa kita undang adalah dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan Makan Bergizi Gratis," jelasnya.

Walau demikian, dia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para mitra MBG ini langsung ke BGN. 

"Jadi kalaupun teman-teman ingin dilakukan RDP, kami bisa agendakan dengan catatan, kami tidak bisa menghadirkan BGN karena itu di luar kewenangan kami dan perwakilan BGN tidak ada di Sulsel," tambahnya.

Sementara itu, ratusan demonstran yang merupakan para calon mitra MBG bersama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. 

Mereka memprotes penutupan puluhan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara sepihak di Sulsel. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk terkait tuntutan mereka. Salah satu tuntutan mereka adalah mencopot Direktur Kerjasama dan Mitra BGN. Mereka juga mendesak agar Direktur Wilayah 9 BGN diturunkan.
   
Aksi demonstrasi sempat memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk ke halaman kantor DPRD yang dijaga ketat oleh puluhan polisi dari Polrestabes Makassar dan Satpol PP. Beberapa di antaranya bahkan melompati dan menendang pagar besi agar aspirasi mereka dapat diterima oleh Dewan.

Koordinator Lapangan Rafli Tanda menaruh curiga ada persaingan tidak sehat dalam penentuan mitra MBG. Kuat dugaan penentuan kemitraan hanya dilakukan melalui email, tanpa ada pengecekan langsung di lapangan dengan alasan kuota sudah penuh. Akibatnya, kata dia, banyak calon mitra BGN yang gagal jadi mitra dengan alasan kuota penuh.

"Ini sangat merugikan sehingga akibat penghentian sepihak ini, tidak hanya merugikan vendor pemilik dapur, tapi juga mencederai program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk peningkatan gizi anak-anak bangsa,” tegas Rafli.

Ia pun menyayangkan sistem verifikasi untuk mendapatkan ID SPPG di BGN ini dilakukan secara serampangan. Untuk itu, dia mendesak agar DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebab mereka sudah habis-habisan untuk ikut mensukseskan program mulia Presiden Prabowo Subianto ini. 

Ia menuntut ada keadilan dalam penentuan SPPG ini. Jangan karena ulah oknum di BGN, kemudian mengorbankan masyarakat yang sudah habis-habisan ikut berpartisipasi dalam program ini.

"Masyarakat yang sudah kerja keras mensukseskan program mulia Pemerintah ini janganlah dizalimi. Sebab mereka sudah kerja keras untuk dapat ID dapur. Jadi harusnya diverifikasi dulu, baru ditolak atau diterima. Jangan yang dapurnya sudah siap 80 persen, kemudian ditolak. Sementara yang baru bangun dapur diterima," tegasnya.

Di tempat yang sama, salah satu calon mitra dapur MBG dari Kabupaten Bone, Anda, mengungkapkan kerugian besar yang mereka alami. Ia mengaku telah mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp 1 miliar untuk setiap dapur guna menyiapkan sarana dan prasarana penunjang program di sekolah-sekolah. 

“Biaya yang kami sudah keluarkan untuk persiapan dapur MBG ini, sarana-prasarana, termasuk bangunannya rata-rata Rp1 Miliar per-dapurnya," ungkapnya.

Namun sayangnya, dapur yang mereka telah siapkan melalui dana pribadi untuk MBG ini tidak dapat beroperasi setelah sistem di BGN menyatakan dapur SPPG yang ada disana dinyatakan sudah penuh. 

Padahal setelah dilakukan penelusuran, ternyata berbeda dengan situasi di lapangan. Dia mengungkapkan, di 9 kabupaten Sulsel saja, ada sekitar 40 dapur MBG yang dihentikan secara sepihak. 

Untuk itu, dia berharap DPRD Provinsi Sulsel dapat menindaklanjuti tuntutan mereka. 

"Kami sudah bekerja menyiapkan seluruh fasilitas sesuai yang disyaratkan. Status kami pun sudah di persiapan. Tapi begitu mau di penilaian tahap akhir untuk operasi, itu statusnya justru tertolak dengan alasan kuota di tempat itu sudah penuh. Padahal sebenarnya itu masih kosong. Kami mohon ada keadilan. Jangan kami yang sudah status siap beroperasi ditolak, sementara yang baru bangun dapur malah diterima," pungkasnya.