Sebagai orang nomor satu di kabupaten terujung di Kepulauan Nias, Khenoki banyak melakukan terobosan yang menyentuh langsung ke masyarakat kecil. Salah satunya, memperjuangkan nasib 1.500 honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Khenoki Waruwu mengantar langsung surat pengajuan tersebut ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh di kantor BKN, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
"Saya ingin di akhir masa jabatan ini saya bisa memberikan kenang-kenangan baik pada mereka, para honorer yang telah mengabdi cukup lama, sementara mereka tidak lolos pada tes P3K tahap awal," ungkap Khenoki Waruwu kepada wartawan.
P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja dan memiliki jam kerja lebih fleksibel.
Peluang yang dimiliki 1.500 honorer yang selama ini terancam tidak memiliki penghasilan mendapatkan angin segar, setelah usulan Khenoki diterima dengan baik oleh Kepala BKN.
"Memang yang namanya honorer itu tidak akan bisa dihapus. Apa yang bapak Bupati lakukan ini memang bukan semata-mata sekadar tanggung jawab, tapi ini persoalan kemanusiaan," ungkap Prof. Zudan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan usulan memperjuangkan para honorer memang cukup beralasan. Pasalnya, mayoritas yang masuk dalam P3K merupakan pegawai yang tamatan pendidikannya hanya lulus SMP atau SMA.
"Untuk urusin kebun atau tukang air, atau tukang jaga malam, apa iya mau yang lulusan strata satu, atau diploma 3, kan tidak mungkin. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa P3K paruh waktu itu kita akomodir," jelasnya.
Hal lain yang membuat Prof. Zudan antusias adalah, Khenoki memperjuangkan nasib masyarakat kecil di semua lapisan.
Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu tampak tetap sibuk mengurusi nasib masyarakat jelang berakhir masa kepemimpinannya, 
BERITA TERKAIT: