Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

FKDM DKI Tuntut Politikus PSI William Aditya Minta Maaf

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Senin, 25 November 2024, 09:00 WIB
FKDM DKI Tuntut Politikus PSI William Aditya Minta Maaf
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta/Ist
rmol news logo Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dituntut meminta maaf buntut pernyataanya soal tawuran yang telah mendiskreditkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI.

"Apabila dalam waktu 1x24 jam William Aditya Sarana tidak meminta maaf, kami akan berunjuk rasa di DPRD DKI Jakarta," kata Ketua FKDM DKI Jakarta Tobaristani melalui keterangan tertulisnya, Senin, 25 November 2024.

Toba mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke FKDM Jakarta Timur, serta mengkajinya secara seksama.

Berdasarkan kajian dan klarifikasi tersebut, Toba  berkesimpulan, William tidak paham dengan tugas dan fungsi FKDM.

"Pernyataan William ngawur dan tidak berdasarkan aturan," kata Toba.

Toba menduga pernyataan William tersebut merupakan upaya  pengalihan isu terhadap pergerakan kejahatan lainnya, seperti peredaran minum keras ataupun obat-obat terlarang.

"Mestinya mata dan telinga William berpadu serta dapat mengambil langkah-langkah menyelesaikan problem tawuran yang acapkali terjadi di Klender. Bukan malah menyalahkan FKDM," tegas Toba.

Dengan jumlah 2346 personel yang terdapat di tiap kelurahan, kecamatan, kotamadya dan kabupaten serta Provinsi DKI Jakarta, FKDM DKI menyampaikan keprihatinan atas ketidakpahaman William tersebut.

"Pernyataan William cuma bikin gaduh jelang pencoblosan Pilkada Jakarta," kata Toba.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya menyalahkan FKDM buntut terulangnya kasus tawuran di Klender, Jakarta Timur.

"Karena ini sudah berulang, maka harus ada evaluasi pada FKDM di Klender. Karena mereka ditugaskan untuk menginformasikan potensi konflik sosial yang terjadi," ujar Wililliam, Jumat, 22 November 2024.

Menurut William, kajian dan informasi dari FKDM itulah yang menjadi dasar Pemprov bertindak, sehingga Satpol PP maupun polisi bisa bergerak untuk antisipasi.

"Selanjutnya Satpol PP dan kepolisian bekerja sama untuk melakukan penindakan yang memberikan efek jera," kata William. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA