Demikian penegasan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dikutip Rabu (7/8).
“Kami merekomendasikan agar Dinas Perhubungan merumuskan regulasi lain sebagai upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi," kata Wa Ode.
Kader PDIP ini menilai kebijakan ganjil genap masih tidak efisien menurunkan tingkat kemacetan.
Salah satu usulan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yakni, memperbanyak pembangunan terowongan bawah tanah atau underpass.
“Kayanya sudah tidak bisa kita memperlebar jalan, karena sudah padat. Mendingan kalau ada anggaran, bikin saja bawah tanah,” kata Wa Ode.
Ia optimis terowongan bawah tanah dapat menjadi solusi jangka panjang menjawab persoalan kemacetan hingga kendaraan yang terus tumbuh di Jakarta.
“Misalnya kita naik subway muncul di Tanah Abang, atau turun di kolong munculnya di Blok M. Cuma ini kan harus jangka panjang,” kata Wa Ode.
Selain itu, kata dia, penting bagi Pemprov DKI bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk menggencarkan sosialisasi warga Jakarta menggunakan transportasi umum.
“Sosialisasi mengajak masyarakat untuk peduli sama transportasi umum, itu kan harus ada teladan, ada contoh,” kata Wa Ode.
Kebijakan ganjil genap belum optimal untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 
BERITA TERKAIT: