Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

“Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkannya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA,” ujar Basri Baco dikutip Jumat (3/5).

Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi, kata dia, akan menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya.

“Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta,” kata Baco.

Menurutnya, usulan sekolah gratis saat ini tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan. Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp80 triliun lebih setiap tahun.

“Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkannya sekolah gratis,” kata politikus Golkar ini.

Dalam diskusi tersebut, kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain. Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, kata dia, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.

“Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek (Bimbingan Teknis) di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat tercnanagkan kami butuh Rp4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun,” kata Baco.

Baco menambahkan, sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah.

“Banyak siswa yang akhirnya ijazah mereka ditahan karena menunggak iuran, padahal ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan. Karena itu, kami harap agar program ini bisa dieksekusi secara bertahap pada 2025 dan menyeluruh pada 2026,” pungkas Baco.