Muhadjir Pastikan Warga Terdampak Bencana di Sumbar Tertangani

 
Didampingi Wagub Audy Joinaldy dan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, Muhadjir meninjau dua daerah terparah terdampak banjir dan longsor, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman.
?
Sejak pagi sampai petang Menko PMK dan jajaran menyusuri dan melihat permasalahan banjir dan longsor. Dia cek lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, daerah terdampak paling parah.

Daerah itu diapit bukit-bukit dan sungai, hingga menjadikannya daerah terparah, karena banjir bandang akibat hujan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan infrastruktur jalan tertutup longsor, dan jembatan terkikis.

Kabupaten Pesisir Selatan banyak rumah warga rusak akibat terendam banjir dan sedimentasi lumpur. Dalam perjalanan menuju Pesisir Selatan, Menko PMK melihat berbagai penanganan tanggap darurat sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Menko PMK melihat pemerintah pusat bergerak cepat dan menginventarisir berbagai masalah. Kementerian PUPR telah menangani jalan yang tertutup longsor dan jembatan yang rusak. BNPB dan Kemensos telah menyalurkan bantuan akomodasi dan logistik berupa bantuan pangan, sandang, dan tenda darurat.

"Penanganan sudah bagus, baik pihak pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat. Yang kita prioritaskan, memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi, terutama pangan," kata Muhadjir, seperti dikutip dari rilis Kemenko PMK, Sabtu (16/3).

Selanjutnya Menko PMK mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang dan longsor parah di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Di sepanjang jalan menuju daerah itu, dia menyaksikan dampak bencana, seperti bekas longsor yang menutupi jalan, akses jalan rusak dan terputus, endapan lumpur, dan rumah yang masih dipenuhi sedimentasi.

Bantuan telah diterima

Muhadjir juga mengunjungi rumah warga terdampak dan menanyakan bantuan. Mereka mengaku telah menerima bantuan logistik dan akomodasi dari BNPB dan Kemensos. Mereka juga berharap mendapat bantuan alat-alat dapur, dan rumahnya diperbaiki lebih layak.

Menko PMK mengatakan, rumah warga yang rusak akan dibantu pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Dia juga memastikan, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan logistik bagi warga selama masa darurat.

"Yang penting para korban mendapat kepastian layanan kebutuhan dasar. Kalau sanitasi saya lihat tidak terlalu mengkhawatirkan," ucapnya.

Pemerintah pusat, sambungnya, mengupayakan solusi permanen supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor tidak terulang. Untuk rumah warga yang rawan bencana akan didata dan diupayakan relokasi, supaya tidak terkena bencana kembali.

"Terutama wilayah aliran sungai yang terjadi pendangkalan, harus kita normalkan kembali, dan itu pembiayaan tidak bisa dibebankan ke Pemda setempat, harus ada afirmasi dari pusat melalui Dana Kemen PUPR dan Dana Alokasi Khusus atau dana siap pakai BNPB," katanya.