Dapat Kartu Kuning UNESCO, Kaldera Toba Butuh Penyelamatan Konkret

“Harus bersegera dan butuh political will atau kemauan politik yang futuristik dari Pemprovsu untuk menyelamatkan status Kaldera Toba sebagai Anggota Global Geopark Network UNESCO!” seru Abdul Rasyid kepada media di Medan, Jumat malam (15/12).

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) diketahui telah menjatuhkan sanksi dengan penyematan status “kuning” terhadap kualifikasi Geopark Kaldera Toba.

Pada  31 Agustus hingga 4 September 2023, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut telah menurunkan dua tim ahli ke Sumatera Utara, sebelum akhirnya mendegradasi kualifikasi Geopark Kaldera Toba.

Kaldera Toba merupakan bentangan danau vulkanik terbesar di dunia dan hamparan kehidupan yang secara administratif beririsan dengan tujuh kabupaten di Sumatera Utara. Fitur ini terpilih sebagai Anggota Global Geopark Network dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, pada 7 Juli 2020.

Bagi Abdul Rasyid, sangat mengherankan jika kemudian Pemprov Sumut merespons penetapan status Global Geopark tersebut hanya dengan membentuk sebuah manajemen subordinat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Menurutnya, ini kebijakan yang tidak futuristik atau tidak bernilai masa depan.

“Danau Toba saja, yang sejatinya salah satu bagian dari Kaldera Toba, diurus oleh badan otorita. Badan otorita lebih mandiri dan memiliki kewenangan luas,” beber Rasyid.

“Makanya, sulit diterima akal kalau Kaldera Toba justru diurus oleh lembaga yang merupakan subordinat atau perpanjangan tangan sebuah dinas di Pemprovsu,” tambah founder Sabang-Merauke Circle ini.

Penggagas Gerakan #MedanHebat yang juga Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah Pengurus Pusat (PP) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini merasa perlu mendorong Pemprovsu agar bersegera menyelamatkan Kaldera Toba.

Sebab, dari awal dia mengetahui persis betapa besar upaya agar Kaldera Toba menjadi bagian dari Global Geopark Network-nya UNESCO.

“Saya kiranya perlu bercerita, ketika Gubsu yang ketika itu dijabat Gatot Pujo Nugroho datang menemui Menko Perekonomian Pemerintahan SBY yang dijabat Pak Hatta Rajasa. Gatot datang untuk mengusulkan agar Kaldera Toba menjadi Anggota Global Geopark Network,” kenang Rasyid.

Rasyid merupakan orang yang mempertemukan Gatot dengan Hatta Rajasa. Sebab, ketika itu dia adalah staf khusus Menko Perekonomian di Pemerintahan SBY.

“Gatot datang bersama seseorang yang saya kenal, yakni Wan Hidyati yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Pemprovsu. Jadi saya tahu persis kalau menjadikan Kaldera Toba sebagai bagian dari Global Geopark Network UNESCO bukanlah pekerjaan mudah,” tukas Rasyid.

“Mengupayakan agar usulan itu ditampung negara saja bukan pekerjaan mudah, apalagi kemudian membawanya sebagai materi yang dibahas dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO,” seru alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut.

Dengan kapasitas dan jaringan yang dimilikinya, Rasyid bertekad membantu upaya yang dilakukan stakeholder dalam mempertahankan status global Geopark Kaldera Toba.

Diketahui, kartu “kuning” UNESCO akan membatasi pembaruan status Kaldera Toba di Global Geopark Network. Pembaruan status itu wajib dilakukan Anggota Global Geopark Network UNESCO setiap empat tahun.

“Jika tidak ada perbaikan hingga Juli 2024, status Kaldera Toba sebagai Global Geopark dipastikan akan dicabut,” tutup Rasyid.

Sebagai Geopark, Kaldera Toba paling komplit. Salah satu pertimbangan UNESCO memilih Kaldera Toba sebagai Anggota Global Geopark Network adalah karena memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat setempat, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Ir Jonathan Ikuten Tarigan, sebagaimana dilansir salah satu media, menegaskan hal itu.

Menurut dia, geopark atau taman bumi merupakan konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Konsep ini memaduserasikan tiga keragaman alam, yakni keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity).

Konsep geopark bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman dimaksud.

Ahli Geoscience Indonesia ini menjelaskan, Geodiversity Kaldera Toba adalah kaldera terbesar di dunia yang terbentuk melalui “volcano-tectonic explosive.”

Yang spesifik, Biodiversity Kaldera Toba memiliki hayati Andaliman. Andaliman sendiri merupakan tanaman endemik Toba yang mengandung antimikroba dan antioksidan.

Sedangkan dari sudut cultural diversity, Kawasan Kaldera Toba dihuni empat kelompok etnis (Batak Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak).

Selain Geopark Kaldera Toba, dia menyebut di Indonesia terdapat sejumlah geopark lainnya, yakni Geopark Batur (Bali), Geopark Belitong (Bangka Belitung), Geopark Ciletuh (Jawa Barat), Geopark Gunung Sewu (Yogyakarta), Geopark Gunung Rinjani Lombok (Nusa Tenggara Barat), Geopark Raja Ampat (Papua Barat), Geopark Maros Pangkep (Sulawesi Selatan), Geopark Merangin (Jambi), dan Geopark Ijen (Jawa Timur).

Dari seluruh geopark yang ada di negeri ini, tegas dia pula, Kaldera Toba merupakan geopark paling komplit, baik dari sisi geologi, hayati sampai kultural masyarakatnya.

Dia menjelaskan, Geopark Kaldera Toba memiliki bentang alam yang beragam. Sebagai danau vulkanik terbesar dan terluas di dunia, Danau Toba yang curam terbentuk oleh peristiwa geologi dengan lebar letusan garis kawah 30 km, dan panjang letusan garis kawah 100 km.