Sepakat dengan PMII, KPU dan Bawaslu Blora Tolak Penyebaran Hoax dan Kebencian pada Pemilu 2024

Sepanjang perjalanan mereka mengibarkan bendera dan membawa poster dengan aneka tulisan serta melakukan orasi. Suasana cukup tertib dan terkendali. Mereka kemudian mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menandatangani petisi puluhan mahasiswa tersebut.

Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Blora, M. Nurkolis Majid menjelaskan, aksi tersebut sebagai upaya menjaga dan memastikan kondusifitas Pemilihan Umum 2024. Dalam orasi mereka menyebutkan lima poin penting kepada publik.

“Jadi kami bergerak, dalam upaya ikut serta menjaga dan memastikan kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024,” kata Nurkolis, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (9/9).

Pertama, berkomitmen mendukung pihak penyelenggara guna mewujudkan Pemilu kondusif, aman, tertib, damai dan berintegritas. Kedua, berkomitmen mendukung terciptanya Pemilu yang bebas dari hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, money politic, dan kecurangan lainnya.

Ketiga, mengimbau kepada generasi milenial agar tidak apatis pada Pemilu 2024 dan diharapkan untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Keempat, menolak segala bentuk penyebaran berita dan informasi hoax serta kebencian yang berpotensi menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Kelima, ikut serta memastikan terhadap hasil Pemilu 2024 mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas, baik di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden mendatang, yang bisa menumbuhkan ide dan gagasan serta visi-misi yang berdampak terhadap pembangunan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan melalui pengeras suara oleh Fazan Afif di depan gedung DPRD Blora dan mendapat apresiasi dari KPU serta Bawaslu Blora.

“Kami sangat mendukung apa yang disampaikan adik-adik dari PMII, sepakat menolak segala bentuk penyebaran berita dan informasi hoax serta kebencian dalam Pemilu 2024,” kata Heni Rina Minarti dari KPU Blora.

Sementara itu. Komisioner Bawaslu Blora, Alwi mengatakan, mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Peranan mahasiswa di sini sangat dibutuhkan dalam memberikan perspektif politik yang positif kepada masyarakat, mencegah pelanggaran, mengawasi proses pemilu, dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tegasnya.

Menurut Alwi, pihaknya merasa perlu menyiapkan kader-kader pengawas partisipatif untuk mengawal dan menjaga marwah demokrasi sesuai dengan mandat undang-undang.