Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, KPK Koordinasikan 18 Kementerian

Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan, KPK sebagai koordinator tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) telah menggkoordinasikan 18 kementerian untuk melakukan reformasi tata kelola di kawasan pelabuhan.

“Untuk mendorong penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan,” kata Firli saat memaparkan capaian Stranas PK dalam webinar aksi reformasi tata kelola pelabuhan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/7).

Sebagai koordinator tim Stranas PK, Firli juga mendorong penerapan digitalisasi layanan di pelabuhan untuk mempercepat pelayanan dan penguatan dalam pengawasan. Pendekatan rightsizing dan memperbaiki tata kelola perdagangan antar pulau juga turut dilakukan.

Firli menjelaskan, aksi reformasi tata kelola di kawasan pelabuhan dilakukan lewat sejumlah cara, mulai dari gudang pengirim sampai ke gudang pembeli (end to end proses) di 260 pelabuhan, 6 bandara, 462 BUP, 1200 Tuks/Tersus, 203 pusat logistik berikat dan 1404 di kawasan berikat. Termasuk melibatkan 46 pemerintah daerah.

“Dalam aksi pelabuhan, Stranas PK mendorong implementasi digitalisasi national logistics ecosystem (NLE),” beber Firli.

NLE ini, diuraikan Firli memfokuskan pada simplikasi proses bisnis, symetric information, serta kolaborasi penguatan data logistik yang telah tersedia. Hal ini, tegas Firli, dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan waktu dan biaya logistik. Karena Firli memasatikan kalau perubahan sistem akan mendorong perubahan perilaku dan mengurangi moral hazard.

Capaian aksi ini dari tahun 2021 hingga saat ini telah berhasil menerapkan 14 pelabuhan dengan fitur national logistics ecosystem dan memangkas gerakan barang di pelabuhan laut, dari 11 gerakan menjadi 3 gerakan sehingga menghemat 60 persen biaya. Untuk pelabuhan udara dari 7 gerakan menjadi 3 gerakan sehingga mengefisiensi 40 persen biaya.

“Artinya, digitalisasi telah memberikan dampak pada waktu dan biaya layanan di kawasan pelabuhan dimana merupakan hasil kolaborasi 18 kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Stranas PK,” pungkas Firli.