Salah satu langkah yang ia lakukan yakni melalui gerakan menanam atau nandur mangrove.
Khofifah mengatakan, besarnya potensi kawasan mangrove di Jatim menjadikan kegiatan penanaman pada ekosistem mangrove sangat penting dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan pemasan global yang akan memberi dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mengimbau seluruh pihak seperti Bupati, Walikota, BUMN dan BUMD untuk aktif terlibat dalam proses rehabilitas lahan kritis dan ekosistem mangrove dengan menanam pohon yang hidupnya di pesisir pantai itu.
“Tidak hanya menamam, tapi juga ikut merawat mangrove,†kata Khofifah saat melakukan penanaman mangrove di Pantai Watumejo Mangrove Park Desa Kembang Kabupaten Pacitan, Sabtu (19/2).
Menurutnya, kehadiran tanaman mangrove ini diharapkan mampu melindungi pantai dari abrasi, energi gelombang tsunami, dan memperbaiki habitat pantai serta ekosistem pesisir pantai.
Selain itu, hilirisasi dari produk mangrove bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar pesisir.
“Di bawah mangrove itu ada kepiting dan udang yang hidup disana. Jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan bisa di sekitar mangrove. Kemudian hilirisasi produk mangrove ini sangat banyak sekali dan ini tentunya bisa memberikan kehidupan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,†ujar orang nomor satu di Jatim.
Pada tahun 2021, jelas Khofifah, Pemprov Jatim telah melakukan penanaman mangrove seluas 42,75 hektar atau sebanyak 136.600 batang di Kabupaten Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bangkalan.
Selain penanganan pada ekosistem mangrove, Pemprov Jatim juga melaksanakan rehabilitasi pada lahan kritis melalui penganggaran APBD dilaksanakan pembangunan hutan rakyat seluas 1.281 hektar atau sejumlah 568.250 batang bibit penghijauan.
Pada tahun 2022 ini, rencananya rehabilitasi ekosistem mangrove melalui Pemprov Jatim seluas 95 hektar dan UPT KLHK kurang lebih seluas 1.250 hektar.
Lebih lanjut disampaikan Mantan Mensos RI itu, salah satu wujud komitmen ini juga dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 522/367/123.5/2022 dan 522/368/123.5/2022 tanggal 31 Januari 2022 kepada BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Masyarakat serta Bupati/Walikota, untuk turut andil dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove di Jawa Timur.
“Dalam SE tersebut, para pihak dapat menyampaikan data pelaksanaan kegiatan penanaman yang dilakukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dalam rangka efektivitas pendataan capaian rasio tutupan hutan dan lahan di Jawa Timur,†papar Khofifah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong berbagai pihak untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon gas rumah kaca guna menghadang laju perubahan iklim. 
BERITA TERKAIT: