Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 9 Juni lalu.
Saat ini pun Pemprov DKI Jakarta diketahui tengah berkomunikasi terkait penyaluran dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.
Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman berpendapat bahwa seharusnya bantuan sosial itu terus disalurkan, terutama untuk 66 RW yang termasuk ke dalam Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).
“Tentunya untuk warga terdampak dalam WPK tersebut harus dibantu kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah karena aktivitas mereka kan dibatasi. Selain itu, Bansos juga perlu diberikan kepada warga yang kehilangan penghasilan karena terdampak Covid-19,†ujarnya kepada
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (12/6).
Terkait dengan adanya adanya tumpang tindih sasaran pemberian bansos dan adanya keluhan warga terhadap kualitas beras dari bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat, Taufiqurrahman menyarankan agar sebaiknya urusan penyaluran bantuan sosial disentralkan di Perumda Pasar Jaya.
“Sebaiknya bantuan sosial dipusatkan pada Pasar Jaya karena Pasar Jaya sudah memiliki sistem quality control yang baik†jelasnya.
“Di Pasar Jaya, misalnya beras yang masuk dari supplier selalu harus menyertakan hasil uji lab terkait kadar air, patahan, dan standarnya beras premium, jadi kualitasnya terjamin. Tidak ada yang abal-abal†sambung Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat itu.
Menurutnya dengan adanya penyaluran bansos secara terpusat, tumpang tindih penerima bansos dapat dihindari sehingga jumlah penerima manfaatnya lebih banyak lagi.
Taufiq melihat proses pendistribusian bansos oleh Pasar Jaya terus mengalami peningkatan kualitas dan efektifitas. Dengan pola distribusi langsung oleh supplier ke titik-titik pembagian di tingkat kelurahan dan RW, Pasar Jaya juga langsung memantau prosesnya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik.
"Namun jangan lupakan hal yang sifatnya administratif, seperti berita acara serah terima, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari†tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di ibukota sampai dengan bulan Desember mendatang. 
BERITA TERKAIT: