Dengan dibukanya kembali, pemerintah dikhawatirkan tidak bisa mengontrol meskipun ada pembatasan kriteria penumpang yang diperbolehkan.
"Pelonggaran transportasi umum berpotensi
out of control akan sangat besar," kata analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Miftahul Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).
Menurutnya, meski ada batasan atau aturan main siapa saja yang boleh berpergian dari daerah satu ke daerah lainya di tengah pandemik dan penerapan PSBB, hal ini dinilai tidak akan efektif.
"Bicara fakta saja, penerapan PSBB sudah ada sanksi saja banyak dilanggar kok. Jadi penerapan PSBB selama ini akan menjadi semakin mandul dan sia-sia," ujar Miftahul Adib.
Kemudian, kerap tumpang tindihnya kebijakan penanganan corona yang dilakukan oleh pemerintah menandakan inkonsistensi.
Presiden Joko Widodo seharusnya tegas dalam menerapkan regulasi yang telah dibuat. Karena sepengamatannya, sekian kali rakyat dibuat bingung dengan silang pendapat dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara.
"Contohnya hari ini, Menhub bilang relaksasi transportasi umum, padahal pemda dilapangan setengah mati menghalau orang untuk tidak keluar rumah. Siapa yang harus diikuti kalau begini," terang Miftahul Adib tambah bingung.
BERITA TERKAIT: