Salah satunya, dengan mendata dan mengawal besaran anggaran Rp 405,1 dari APBN dan Rp 56,7 triliun APBD yang telah digelontorkan.
Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Rabu (29/4).
"KPK sudah koordinasi melakukan monitoring, berapa banyak anggaran APBN dan APBD yang sudah dikucurkan," kata Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengurai, dari alokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 504,1 triliun itu, ada beberapa ovinsi yang mendapatkan anggaran paling besar.
"Catatan kami ada lima provinsi yang terbesar. Pertama DKI Jakarta kurang lebih Rp10 triliun, Jawa Barat Rp 8 triliun, Jawa Timur Rp 2,3 triliun, Jawa tengah Rp 2,1 triliun, dan Aceh Rp 1,7 triliun," urainya.
Tidak hanya Provinsi, KPK juga memantau lima Kabupaten yang menganggarkan penanganan Covid-19 dengan jumlah paling besar.
"Ada lima terbesar, pertama Kabupaten Jember Rp 479,4 miliar, kedua Kabupaten Bogor Rp 384,1 miliar, Kabupaten Bandung Rp 273, 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 243 miliar dan Kabupaten Tulangbawang Rp 228,8 miliar. Angka-angka ini sekali lagi kami terus pantau, kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu," tutur Firli Bahuri.
Selanjutnya, KPK juga membatau anggran terbesar di beberapa Kota, antara lain Kota Makassar Rp 749,1 miliar, Kota Tangerang Rp 349,8 miliar, Kota Bogor Rp 348,6 miliar, Kota Bandung Rp 300,4 miliar dan kota Batam Rp 268,1 miliar.
KPK, lanjut Firli, berkomitmen akan segan menindak tegas pelaku korupsi anggaran Covid-19.
Sebab, KPK mengawal dan memastikan anggaran ini tepat sasaran dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.
"Tentu inilah menjadi perhatian kami dari KPK. Untuk itu kami coba memetakan di mana saja titik rawan terjadinya korupsi," demikian Firli Bahuri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawal anggaran penanganan bencana dalam hal ini, wabah Covid-19 di tanah air. 
BERITA TERKAIT: