Aktivis AJI Kampanye HPN, Hari Prabangsa Nasional

HPN ala aktivis AJI ini diselenggarakan untuk mengenang kasus-kasus kekerasan pada wartawan yang terjadi sejak lama, sejak era Orde Baru.

Prabangsa adalah AA Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali yang tewas dibunuh pada 2009 lalu. Otak pembunuhan keji itu, Nyoman Susrama, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Namun setelah 10 tahun berlalu, Presiden Joko Widodo baru-baru ini memberikan remisi yang mengurangi hukuman Susrama menjadi 20 tahun penjara.

Hukuman berat yang dijatuhkan untuk Susrama menjadi legacy penting yang menandai komitmen negara dalam melindungi pers. Sebaliknya, remisi yang diberikan pemerintahan Jokowi justru menciderai legacy itu.

Aktivis AJI, Iman D. Nugroho, misalnya, di laman Facebook miliknya selama beberapa hari belakangan ini mengunggah poster-poster untuk mengenang wartawan Indonesia yang tewas dalam menjalankan tugas, yang kasusnya hingga sekarang tidak menemui titik terang.

Di antaranya kasus pembunuhan Fuad M. Syafruddin alias Udin di tahun 1996. Lalu kasus Naimullah (1997), Agus Mulyawan (1999), juga kasus wartawan Aceh, Jamaluddin, yang hilang tahun 2003 hingga kini.

Hari Pers Nasional

Bagi masyarakat pers nasional, tanggal 9 Februari setiap tahun adalah hari istimewa. Pada tanggal itu di Solo tahun 1946 untuk pertama kalinya masyarakat pers nasional menggelar pertemuan akbar yang dihadiri wartawan dari berbagai kota di Indonesia.

Pertemuan tersebut memastikan posisi masyarakat pers nasional sebagai elemen pendukung kemerdekaan nasional yang baru diproklamirkan kurang dari setahun sebelumnya. Dalam pertemuan itu pula masyarakat pers nasional mendeklarasikan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Untuk waktu yang cukup panjang AJI memiliki cara pandang sendiri terkait perayaan HPN di tanggal 9 Februari. Organisasi profesi yang berdiri pada 1994 ini menilai HPN 9 Februari adalah peninggalan Orde Baru.

Sementara elemen pers nasional lainnya merujuk HPN 9 Februari pada pertemuan pertama masyarakat pers nasional di Solo tahun 1946 yang memantapkan posisi pers nasional sebagai pendukung kemerdekaan nasional itu. [dem]