Dugaan penganiayaan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Agustus 2026.
Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha menjelaskan proses hukum berjalan berdasarkan laporan yang diterima polisi, bukan kepentingan politik pihak mana pun.
"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober 2026.
Sejauh ini, Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV), sampai dengan mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau guna meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.
“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” tutur Esha.
Sejauh ini, proses penyelidikan saat ini menghadapi kendala terkait permohonan izin atau persetujuan tertulis yang telah disampaikan kepada Gubernur Riau.
Polisi pun masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan langkah selanjutnya.
“Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.
Saat itu, F dan Z bertemu di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali ke Pekanbaru setelah rombongan anggota DPRD itu berkonsultasi di Kemendagri. Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Peristiwa itu disebut sempat dilerai oleh anggota DPRD lainnya yaitu Rois dan Victor Parulian.
Polres Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta mengusut kasus dugaan penganiayaan terhadap Anggota DPRD Kota Pekanbaru, berinisial F oleh sesama rekan sejawat berinisial Z di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta. 
BERITA TERKAIT: