Mereka mengelar aksi unjuk rasa terkait kebijakan Anies yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan mereka menyebut kebijakan gubernur DKI Jakarta itu mengalami kemunduran. Salah satu contohnya adalah soal keberadaan rumah DP nol rupiah.
Menurut PPJ realisasi rumah DP nol rupiah seperti dipaksakan lantaran skema pembiayan yang tidak jelas dan belum tepat sasaran.
Adapun rincian pembiayaan rumah DP nol Rupiah Samawa dapat lunas dalam jangka waktu maksimal 20 tahun dengan menggunakan dua skema yakni cicilan Rp2,8 juta/bulan, jangka waktu 20 tahun, dengan estimasi penghasilan Rp5,73 juta/bulan. Serta, cicilan Rp2,4 juta/bulan, dalam jangka waktu 15 tahun. Skema tersebut sangat memberatkan masyarakat miskin ibu kota.
"Dengan estimasi penghasilan Rp 6,93 juta/ bulan. Dengan skema cicilan demikian itu rakyat miskin Jakarta tidak bisa membeli rumah tersebut," ucap Kordinator PPJ Wasil di depan Balaikota.
Bukan hanya rumah DP nol Rupiah, massa aksi juga menilai Pedagang Kaki Lima di Jakarta semakin semrawut dan tak teratur. Khususnya dikawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Karenanya, mereka meminta agar disisa waktu, Anies harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat pemerintahaannya.
"PKL kembali menyerbu trotoar sebagai lokasi berjualan di Tanah Abang Anies Baswedan dinilai gagal menata PKL. Pemprov DKI seperti tidak punya konsep dalam menata PKL," tutup Wasil.
[nes]
BERITA TERKAIT: