Sampah berserakan di RPTRA yang diresmikan pada 22 FebÂruari 2017 itu. Rumput taman kering dan gersang. Lintasan sepeda BMX aspalnya mulai mengelupas. Ada lubang yang cukup besar membahayakan. Sejumlah lampu penerangan copot dan dibiarkan. Beberapa sudut menjadi tempat jemuran. Fasilitas dan arena permainan anak pun rusak. Padahal, sebelÂumnya semua rapi.
Melihat hal itu, Wakil GuÂbernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dulu lihai membangun fasilitas umum, hanya saja tak pandai merawatnya. Makanya perlu keterlibatan swasta dalam menÂjaga fasilitas umum.
Sandiaga menyebut, perawaÂtan Kalijodo bukan hanya tugas Pemprov DKI Jakarta. SeharusÂnya dunia usaha dan masyarakat ikut merawat ruang publik.
"RPTRA Kalijodo ini merupakÂan tanggung jawab bersama bukan hanya Pemprov DKI, tetapi juga oleh para pengelola, dunia usaha juga, masyarakat juga untuk sama-sama menjaga," ujar Sandiaga.
"Di situ kan kita lihat ada beÂberapa perusahaan juga yang terÂlibat di sana, seperti Sinar Mas, Sosro. Kami akan merangkul semuanya untuk menjaga karena ini milik bersama," tambahnya.
Sandiaga juga mengajak warga ikut menjaga aset PemÂprov dan Pemkot seperti taman dan fasilitas umum. Sebab jika tidak, aset-aset yang baru saja dibangun di Jakarta tidak akan bertahan lama.
"Kita bisa membangun, kita jagolah membangun, DKI jago membangun. Kalijodo kita banÂgun, masalahnya itu kita tidak bisa merawatnya. Saya khawatir trotoar kita bangun, GBK kita bangun, velodrome juga. Ini venue-venue terbaik di dunia. Velodrome kita nomor satu terÂbaik di dunia, BMX terbaik di dunia, equestrian terbaik di Asia. Tapi kalau kita bisa membanÂgun, tetapi tidak bisa menjaga bagaimana?" tandasnya.
Pengamat Perkotaan UniÂversitas Trisakti Nirwono Joga menyayangkan pernyataan SanÂdiaga tersebut.
Dalam catatannya, tak hanya di Kalijodo, sekitar 50 persen taÂman di Jakarta tidak terpelihara dengan baik. Lampu taman mati, toilet rusak, bangku taman dan bak sampah jebol hingga taman yang mulai gundul sudah jadi pemandangan umum di taman dan fasilitas umum Ibukota.
Semestinya, lanjutnya, Anies- Sandi mengubah kondisi ini. Jangan malah terkesan menyÂerah. Apalagi meminta bantuan swasta untuk mengatasinya.
"Kalau minta bantuan swasta, justru menunjukkan ketidakmamÂpuan dan ketidakpedulian Pemprov DKI dalam merawat taman. Ini kan tanggung jawabnya untuk merawat taman dan fasilitas umum," kata Nirwono saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka. Diingatkan Nirwono, tugas swasta hanya membantu. ItuÂpun bila menguntungkan untuk mereka saja. Misalnya, lokasi taman strategis dan bisa pasang iklan gratis di lokasi. Swasta hanya membantu membangun, sementara kewajiban pemeliÂharaan, hanya berlaku kurang lebih tiga sampai enam bulan. Setelahnya, menjadi tanggung jawab Pemprov ataupun Pemkot karena ini aset daerah.
Ditegaskan Nirwono, dengan APBD yang lumayan besar, seÂmestinya Pemprov DKI punya dana dan kemampuan memeliÂhara taman dan fasilitas umum lainnya. Alasan kekurangan petugas juga mengada-ada.
"Kalau hanya memelihara tidak perlulah minta bantuan swasta. Malulah. Masalahnya, RTH Kalijodo ini peninggakan Gubernur terdahulu, sehingga mungkin merasa tidak ada keÂuntungan secara politik jika merawatnya," tandasnya.
Kepala Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara Muhammad Iqbal mengaku, RTH Kalijodo sudah tidak dibantu swasta. Usai diresÂmikan, pihak swasta tak pernah lagi terlihat memberikan bantuan, baik dana, barang dan lainnya. Biaya operasional juga swadaya.
"Kita swadaya, untuk pekerja harian lepas yang memelihara. Kalau langsung beli ini itu enggak ada uangnya," ujarnya. ***
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, JaÂkarta Utara, lagi ramai dipergunÂjingkan publik. Pasalnya, tempat prostitusi yang disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH) di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi gubernur itu, kini berantakan tak terurus. 
BERITA TERKAIT: