Pertama Kali Dalam 5 Tahun Terakhir, Pemprov DKI Dapat Opini WTP Dari BPK

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPKatas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017 ter­masuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKIJakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/5).

Isma mengungkapkan, beber­apa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomen­dasi hasil pemeriksaan BPK. Pemprov DKI telah membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset.

Pemprov DKI, lanjutnya, telah berhasil menaikkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Ini momentum untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. "Bisa jadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ujar Isma.

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pe­merintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun sebelumnya mendapat opini WDP, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Saat itu Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengata­kan, predikat WTP dari BPK bu­kan menjadi tujuan dalam mener­apkan pemerintahannya. Menurut Djarot, DKI wajar mendapatkan predikat WDP lantaran diselimuti ragam permasalahan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapre­siasi raihan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017. Prestasi itu merupakan warisan dari pe­merintah sebelumnya.

"Hasil ini bukan kaya mi instan, diseduh langsung jadi. Tapi meru­pakan proses panjang yang sudah dirintis Pemerintahan Jokowi, Ahok, dan Djarot,"  kata Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan, banyak raihan dari pemerintah sebelumnya yang sudah dirasakan dampaknya saat ini. Seperti sistem e-budgeting, e-planing dan e-musrenbang. Pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank.

"Dengan semua upaya ini, maka anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kan­tong yang salah. Karena itu WTP menjadi kewajaran," katanya.

Dia berharap, Gubernur An­ies Baswedan mempertahankan sistem yang susah payah diban­gun dalam empat tahun terakhir. Yang sudah baik harus dipertah­ankan, bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Sedangkan yang jelek harus dievaluasi. "Empat tahun memperbaiki sistem bukan hal yang gampang, jadi harus dipertahankan," tukasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, opini WTP BPK jadi Berkah Ramadan. Ini buah dari kerja keras yang dilakukan jajaran Pemprov DKI. Terutama tim Road to WTP pimpi­nan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang telah melakukan terobosan-terobosan serta evaluasi tiap sore.

"Semua action plan, per­temuan dengan BPK rutin dan mereka bekerja siang malam dalam artian sesungguhnya," terang Anies. ***