Biang Keroknya Parkir Liar, Angkot Ngetem Dan PKL

Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka di lapangan, pe­nyebabnya adalah keluar masuk mobil dari parkiran, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), lalu lalang pengunjung dan sejumah angkot serta ojek online yang ngetem di sejumlah titik di ruas jalanan ini.

Jika datang dari Kebon Sirih, kemacetan sudah mulai terasa sejak melewati Jalan MH Thamrin hingga ke Blok F, Tanah Abang.

Sayangnya, tak banyak petu­gas Dinas Perhubungan ataupun Satpol PP dan polisi lalu lintas di titik-titik kemacetan. Ada sejumlah mobil Satpol PP, tetapi tak ada petugas yang turun mengatur lalu lintas ataupun menghalau sumber kemacetan.

Salah satu Pak Ogah di Jalan KH Wahid Hasyim bernama Dani, mengakui setiap hari kon­disi macet panjang, khususnya saat tanggal merah saat tak ada petugas.

"Kadang ada petugas, itu juga kewalahan. Jadi kami ikut ngatur, lumayan dapat duit seri­bu perak,"  akunya.

Melihat kebiasaan setiap tahun, dia memprediksi Tanah Abang bakalan lebih macet Ramadan tahun ini. Sebab, makin banyak pedagang dadakan di trotoar. Misalnya di Jalan Jati Bunder yang telah dipakai para pedagang jualan jelang bulan Ramadan.

Yang paling kentara adalah pemandangan di Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat. Pedagang tumpah ruah. Akhirnya kemacetan sam­bung menyambung dari Jalan­Wahid Hasyim, Jalan Jati Baru sampai ke Jalan Jati Bunder.

Pengunjung dari Pamulang, Tengerang Selatan, Lia, tak heran dengan kemacetan ini. Se­bab, sudah jadi kebiasaan setiap tahun. Dia yang hendak belanja busana muslim ini juga tak yakin suasana semrawut Tanah Abang akan bisa diatasi.

"Selama banyak PKL di tro­toar, di jalanan, nggak dipindah dan diberi tempat di dalam, ya begini terus. Belum lagi parkir liar, mobil ngetem. Gimana bisa lancar," katanya.

Soal penataan Tanah Abang, sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana memindahkan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Jatibaru Raya ke lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Jembatan Tinggi atau yang dikenal sebagai bongkaran.

Sandi menyebut, pemerintah DKI masih menunggu izin KAI soal kemungkinan menggu­nakan lahan tersebut. Usul ini juga disampaikan pemerintah DKI kepada Ombudsman Per­wakilan Jakarta Raya sebagai jawaban Pemprov DKI atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman 26 Maret lalu. "Alangkah baiknya kalau kami bisa menggunakan tempat tersebut," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta Pusat.

Selain itu, Sandi juga tengah menyiapkan beberapa opsi pe­nampungan untuk PKL. "Saat ini, masing-masing opsi sedang digodok di Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Di­nas Perdagangan DKI Jakarta. Nanti dipresentasikan ke kami," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun skybridge Tanah Abang sebagai solusi atas penutupan Jalan Jati Baru Raya. Soal dana pembangunan akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018. Pemprov juga berjanji pembangunan ram­pung selama dua bulan setelah APBDP 2018 ditetapkan.

"Dijanjikan Pemprov dan sudah disepakati Ombuds­man. Dua bulan setelah APBD ditetapkan, sky bridge Tanah Abang harus selesai," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko.

Dia tak merinci kapan pembangunan sky bridge Tanah Abang dimulai. Kata dia, pem­bahasan rancangan APBDP 2018 baru dapat dilakukan setelah ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit rencananya terbit pada bulan ini. Artinya, pembangunan sky bridge diperkirakan mulai pada Juli. "Makanya estimasinya Juli sudah selesai, Oktober sudah normal kembali," tandasnya. ***