Dedi Mulyadi: Peningkatan Upah Buruh Di Jabar Perlu Diperjuangkan

Begitu dikatakan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di kediamannya, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Selasa (1/5).

"Peningkatan kesejahteraan buruh lewat sistem pengupahan memang perlu diperjuangkan. Tetapi, saya melihat ada sesuatu yang lebih penting. Yakni, pengeluaran buruh harus ditekan, baik harian maupun bulanan. Pemerintah harus mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok," jelasnya seperti diberitakan RMOL Jabar.

Tak hanya itu, kata Dedi, kebutuhan lain seperti perumahan, listrik, air dan bahan bakar kendaraan juga harus menjadi perhatian serius.

Subsidi pemerintah untuk buruh dalam item kebutuhan tersebut dinilainya dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebab, upah buruh tidak langsung habis dalam setiap bulan sehingga memiliki kesempatan menabung dari sisa upah.

"Kalau biaya hidup rendah dan upah buruh tinggi maka output-nya adalah kesejahteraan. Kalau upah tinggi tapi biaya hidup tinggi ya percuma saja, tidak akan menjadi apa-apa," ungkapnya.

Ketimpangan Upah

Mantan wakil ketua salah satu serikat buruh di Purwakarta tersebut juga mengulas terkait sistem pengupahan di Jawa Barat. Menurut dia, saat ini terjadi ketimpangan upah buruh antara wilayah barat dan timur provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

Dedi merasa, hal ini terjadi karena sistem pengupahan didasarkan pada kawasan industri yang berkembang di sebuah daerah. Zona Industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta misalnya, menerapkan upah buruh di angka lebih dari Rp3 Juta. Semakin bergerak ke arak timur, maka nilai upah buruh di zona tersebut semakin kecil.

"Di wilayah timur kan upahnya rendah. Saya memandang ada ketimpangan di situ, makanya harus segera dipecahkan oleh seluruh stakeholder terkait," ucapnya.

Prinsip 'Saeutik Mahi, Loba Nyesa'

Dedi menjelaskan, intervensi biaya pengeluaran keluarga buruh oleh pemerintah akan berimplikasi pada kondisi keuangan ‘saeutik mahi, loba nyesa’. Istilah terakhir merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda yang berarti berapa pun jumlah uang yang diterima, akan cukup untuk biaya hidup.

Prinsip ini sekaligus menjawab ketimpangan upah buruh yang selama ini terjadi di Jawa Barat. Selain subdisi bahan pokok, perumahan dan kebutuhan perumahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengeluarkan subsidi pendidikan.

Misalnya, menyediakan transportasi khusus anak sekolah dan buruh sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga untuk itu. Ditambah, pembangunan tempat wisata secara merata di kabupaten/kota di Jawa Barat dapat menekan biaya rekreasi keluarga.

"Termasuk kalau anak sekolah berangkat ke sekolah dengan membawa bekal. Ini pengeluaran semakin kecil dan pendapatan mereka tidak terlalu banyak keluar, bisa saving," pungkasnya. [sam]