Sandiaga beralasan penunÂjukan ini karena Sarman dinilai dapat memanfaatkan jaringan bisnis yang dia miliki untuk memajukan perusahaan proÂdusen bir lokal terbesar di JaÂkarta ini.
Menurut Sandiaga, terpilihnya Sarman menggantikan Michael Rolandi agar pengelolaan peruÂsahaan bir itu akan semakin baik ke depannya.
"Tentunya Pak Sarman punya network yang bisa digunakan dan kalau kami di birokrasi apalagi di pegawai negeri sipil pasti kan tugas utamanya di Pemprov," ujar Sandiaga.
PT Delta Djakarta adalah peÂrusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan beberapa merÂek bir, yakni Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsener, San Miguel Light, San Miguel Cerveza Negra, dan Kuda Putih.
Saham Pemprov DKI di peÂrusahaan itu telah ada sejak tahun 70-an, tepatnya sejak era kepemimpinan mantan Gubernur Ali Sadikin. Dan saat ini PemÂprov DKI merupakan pemilik saham terbesar di emiten industri minuman beralkohol tersebut.
Sebelumnya, Sandiaga juga menyampaikan bahwa Pemprov masih mengkaji pelepasan saham Pemprov di perusahaan tersebut. Dia mengaku akan mengumumÂkan pelepasan saham tersebut dalam waktu dekat.
Melihat hal itu, timbul pertanÂyaan, kenapa diangkat Sarman menjadi Komisaris Utama PT Delta Djakarta di tengah lagi giat-giatnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mau melepas saham di BUMD DKI Jakarta ini. Bahkan, mulanya Anies dengan girang menjelaskan ihwal proses kajian finansial untuk menggantiÂkan keuntungan yang didapat dari saham perusahaan ini.
Namun, menjelang pergantian komisaris utama ini memang tak ada lagi kelanjutan pemberitaÂhuan mengenai kajian tersebut. Apa nasibnya panas di awal, dingin di akhir?
"Ini adalah gejala munculnya kembali cara lama politik pemerintahan yang memberikan jabaÂtan kepada para kawan. Harusnya dibuka luas-luas, kalau memang cari dari kalangan profesional ya jangan sekadar cari yang kenal atau banyak membantu di masa Pilkada saja. Lama-lama keperÂcayaan publik bisa hilang," kata Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI Jakarta.
Michael menyayangkan pengangkatan Sarman karena ini akan membawa preseden buruk bagi pemerintahan DKI saat ini. Terlebih lagi, banyak pihak, bahkan masyarakat Jakarta yang mengetahui aktivitas Sarman mendampingi Sandiaga Uno selama masa kampanye pilkada lalu. Sarman juga rajin menemani Sandi jika ada pertemuan dengan para birokrat pemerintahan.
"Apakah tidak cukup dengan memasukkan para tim sukses ke dalam TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), sehingga harus BUMD juga jadi sasarannya? Saya rasa Pemprov harus bisa menjelaskan urgensi dan tujuannya apa, dan kita jangan puas sebelum ada penjelasan tersebut," lanjut Michael.
Dia berharap masyarakat JaÂkarta terus mengawasi manuÂver kedua pemimpinnya ini. Apalagi, sudah hampir lewat masanya 'puasa' pergantian pejabat pemerintah, sehingga ini dapat menjadi peluang bagi Anies-Sandi untuk kembali membawa kawan-kawannya keÂpada jabatan strategis di dalam birokrasi pemerintahan.
Berhembus juga isu akan adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI dalam waktu dekat. PSI mengingatkan agar proses perombakan diÂlakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.
"Kami akan memperhatikan apakah rotasi pejabat sudah mengikuti proses dan sistem lelang yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Hasil tes dan lainnya harus dibuka ke publik. Kami harap Gubernur tidak hanya mengikuti permintaan partai dan kelompok pendukung Pilkada saja untuk menempatkan pejabat di posisi strategis," paparnya. ***
BERITA TERKAIT: