Wagub Akui Konsep Program Rumah DP 0 Rupiah Masih Belum Matang

Rabu, 18 April 2018, 10:19 WIB
Wagub Akui Konsep Program Rumah DP 0 Rupiah Masih Belum Matang
Foto/Net
rmol news logo Skema pembiayaan kredit ru­mah susun hak milik (Rusunami) dengan uang muka alias down payment (DP) 0 Rupiah seperti dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno masih belum jelas.

"Hari ini baru dibentuk dulu UPT (Unit Pelaksana Teknis). Nanti ditunjuk personelnya set­elah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP 0 Rupiah. Pergubnya hari ini (Senin 16/4-red) akan saya cek tapi rencananya hari ini," kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, akan ada be­berapa pergub terkait rumah DP 0 rupiah. Pertama soal UPT dulu setelah itu ada Pergub lanjutan mengenai pembiayaan.

"Saya antisipasi begitu per­sonalia ditunjuk UPT ini satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan tar­getnya. Kita lihat jadwal Pak gubernur, saya ingin secepat­nya," katanya.

Sandiaga menilai, penerbitan Per­gub tersebut dapat menjadi lembaran baru bagi masyarakat Jakarta.

"Ini awal dari sebuah lembaran baru. Insyaallah akan menjawab harapan dari masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah tinggal sendiri," kata Sandiaga.

Dia mengakui, konsep pem­biayaan program rumah dengan DP 0 masih belum matang. Lantaran itu, skema pembiayaan yang dipakai bisa berubah-ubah selama proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dirampungkan.

Misalnya, skema Fasilitas Li­kuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dijalankan pemerin­tah pusat belum tentu diadopsi ke dalam program DP 0. Sebab, jika jumlah unit rumah yang disedia­kan sudah melebihi kuota, Pem­prov DKI Jakarta harus membuat skema pembiayaan program DP 0 bisa terus berjalan.

"FLPP combine dengan kami dan setelah itu, kami harus memiliki konsep yang sama tapi tidak melibatkan fasilitas yang sudah penuh dari pemerintah pusat," ungkap Sandiaga.

"Jadi kalau misalnya tidak lagi dimungkinkan menggunakan ske­ma dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus me­nyediakannya,"  imbuh Sandiaga.

Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta masih mencari skema pembiayaan terbaik yang bisa diterapkan di DKI. Target pe­nyelesaian BLUD masih belum berubah yakni pada April 2018.

Skema tersebut akan terus digodok hingga benar-benar matang dan bisa direalisasi­kan dalam jangka lima tahun. Apalagi program itu telah masuk ke dalam Rencana Pemerin­tahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

"Mereka pasti menggodok teknisnya. Karena yang saya sampaikan filosofi semua kan. landasan dari segi pemikiran saya sama Pak Anies, dikeru­cutinnya sama pak Agustino (Kepala Dinas Perumahan)," ujar Sandiaga. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA