Hal tersebut diputuskan peÂmerintah dalam Rapat KoorÂdinasi (Rakor) membahas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan MaÂnusia dan Kebudayaan (PKM) Puan Maharani di Kantornya, kemarin.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BamÂbang Brodjonegoro, perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan Bank BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain mengurangi isi bantuan, Rakor ini memutuskan memperluas jangkauan penerima BPNT.
Penerima BPNT diperluas dari sebelumnya 44 kota/kabupaten menjadi 68 44 kota/kabupaten.
Menteri Puan menjelaskan, penambahan daerah peneriÂma bantuan didasari atas haÂsil evaluasi penyaluran BNPT Januari-Februari 2018.
"Penyaluran BPNT mencaÂpai 86 persen, menjangkau 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan angka kepuasan penerima mencapai 90 persen," imbuh Puan.
Selain itu, lanjut Puan, perÂluas wilayah jangkauan ini juga dilakukan karena daerah yang akan disasar sudah memiÂliki kesiapan infrastruktur. Di antaranya, kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melayani masyarakat, Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Perum Bulog, dan Warung Gotong Royong Elektronik (e-warong) yang dikelola Koperasi di bawah Kementerian Sosial.
Dia menyebutkan beberapa daerah yang sudah mempersiapkan e-warungnya untuk penyaluran BPNT antara lain Banda Aceh dan Solok.
Puan mengungkapkan, perÂluasan wilayah juga rencananya akan diikuti penambahan KPM hingga 10 juta. Penetapan jumlah KPM nanti akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di daerah sasaran.
"Jadi masih dalam pertimbangan untuk perluasan. kita akan sesuaikan targetnya sampai 10 juta KPM. Untuk Maret ini masih reguler 1,2 juta di 44 kota. Kita akan cek dulu daerahnya siap atau tidak, infrastrukturnya gimana. Kalau sudah siap kita salurkan," tegasnya.
Soal pengurangan isi bantuan, Puan menerangkan, pemerintah akan menghapus pemberian minyak dan gula dalam BPNT dengan nominal Rp 11 ribu per KPM.
"BPNT sekarang hanya bisa digunakan KPM untuk beras dan telur saja. Kalau dulu ada minyak dan gula, sekarang tidak," terang Puan.
Puan menuturkan, penghaÂpusan gula dan minyak sudah mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat. Menurutnya, beras dipertahankan karena komoditas ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. SedangÂkan telur melengkapi kebutuhan protein masyarakat. ***
Masyarakat penerima banÂtuan pangan non pangan tidak perlu kaget bila isi bantuan berkurang. Sebab pemerintah memang menghapus pemberian minyak dan gula sehingga isinya hanya beras dan telur saja. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: