Pasalnya, PT Totalindo Eka Persada (TEP), selaku kontrakÂtor diduga telah melakukan moÂnopoli. Untuk itu, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan TEP, selaku konÂtraktor program rumah DP Rp 0, ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono, mengatakan, banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah DP Rp 0. Di mana, TEP ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek yang berÂlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Dia menduga, ada persekongÂkolan antara Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta dengan kontraktor, karena TEP dipilih tanpa proses tender. "Kita berÂharap KPPU segera memeriksa proses penunjukan langsung TEP sebagai kontraktor rusun DP Rp 0," kata Arifin.
Selain itu, dia juga menyorot rekam jejak TEP yang kurang cemerlang. Ketika menggÂarap Rusunawa di Nagrak, Marunda, Jakarta Utara, jusÂtru mangkrak. Padahal, rusuÂnawa milik Pemprov DKI itu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga 13 Februari 2018 belum juga kelar.
Berdasarkan catatan ini, kata Arif, KAKI melaporkan kedua pihak tersebut ke KPPU. Dengan adanya penunjukan langsung, diduga menyalahi Undang Undang Persaingan Usaha No 5 tahun 1995 terkait tender.
Selain itu KAKI juga berniat melaporkan ke KPK terkait pembangunan Rusunawa di Nagrak Marunda dan Rusunawa yang dibangun di Jalan KS Tubun. "KAKI menyakini pasti ada dugaan korupsi dan
mark up di proyek tersebut," ujarnya.
Seperti diketahui, jejak reÂkam Totalindo Eka Persada kurang baik. Hal ini terbukti dari beberapa proyek pemÂbangunan yang dia garap di Pemprov DKI banyak yang bermasalah. Totalindo perÂnah juga 'bermasalah' dalam pembangunan Proyek Tower 1 sampai 5 di Rusun Nagrak-Marunda, Jakarta Utara. Proyek yang dikerjakan di era Ahok-Djarot ini disebut-sebut tendernya bermasalah.
Seperti dalam prospektus IPO-nya dan dalam penjualan saham yang berkode TOPS, harga saham PT Totalindo Eka Persada mengalami keÂnaikan yang tidak wajar. Lalu, Totalindo juga pernah meÂmenangi tender Rusun KS Tubun pada 2016. Proyek itu seharusnya sudah selesai pada Desember 2016 tapi molor.
Tragisnya kualitas kedalaÂman fondasi rusun tak sesuai dengan permintaan pemerintah DKI, yakni 30 meter. Tapi, Totalindo hanya membuat fonÂdasi sedalam 20 meter. ***
Konsep Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno tentang kredit pemilikan rumah DP (Down Payment) Rp 0, dikhawatirkan tercoreng oleh kontraktornya. Proyek rumah ini pun diminta dievaluasi. 
_(1).jpg)
.jpg)
