Pelarangan kegiatan keagamaan di kawasan Monas pada era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahja Putnama bakal dihapus. Anies berenÂcana menghapus peraturan gubernur yang berisi larangan tersebut.
"Sekarang itu tidak boleh adanya kegiatan kebudayaan. Kegiatan kesenian tidak boleh, kegiatan pengajian juga tidak boleh. Jadi larangannya bukan hanya kegiatan keagamaan," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Pernyataan Anies merupakan merupakan implementasi dari janji kampanye saat Pilkada DKI 2017. Menurut Anies, Monas merupakan fasilitas umum yang dapat diguÂnakan oleh warga dan memastikan semua agama dapat di fasilitasi.
"Aturan yang dijalankan oleh Pak Gubernur Basuki nanti akan saya ubah. Kembali seperti sebelumnya. Kita kembalikan tempat itu boleh lagi untuk kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan tablig, juga kegiatan bagi agama mana pun," ujar Anies.
Warganet pun langsung bereaksi atas rencana Anies Baswedan ini. "Luar biasa Gubernur Terpilih.... semoga Allah selalu melindungi Anies dan Sandi serta keluarganya. Aamiin YRA....," tutur akun @gustari_ahmad.
"Sudah selayaknya membudayaÂkan kembali kegiatan keagamaan di tengah masyarakat, langkah kanda @aniesbaswedan sudah tepat, laju perkembangan zaman hari ini harus di perkuat dengan pondasi agama yang kokoh. Bismillah," doa akun @SatrioRachmazan.
Namun tidak sedikit juga warganet yang justru berkomentar nyinyir terhadap rencana tersebut. "Setuju Pak. Kembalikan fungsi Monas kayak dulu...PKL, Parkir Liar, copet dan pedagang asongan berbaur jadi satu mencari rejeki dari pengunjung," sindir akun @jonnedi.
"Pelajari lagi pak pergub pergub dan alasan di buat nya terdahulu....biar yang nggak kacau jadi makin kacau," tutur akun @ariefnugroho.
"Kok nggak sekalian mencabut larangan berjualan dan jasa sewa dokar/cikar sekalian. biar semakin kumuh sekalian," tambah akun @ Giartono12.
Sementara itu, sejumlah warganet berharap bila rencana tersebut benar dilaksanakan tidak ada perlakuan yang deskriminatif pada agama tertentu. "Larangan kegiatan keaÂgamaan di Monas akan dicabut Anies Sandi. Harap dicatat bong, semua agama kelak dapat menÂgadakan kegiatan keagaamaan di Monas, gak cuma Islam." ujar akun @dimasprakbar.
"OK nis, dirubah. Asal semua nya beres & Adil .
Why not. Jangan ada perusuh aja nanti. Yang ikut-ikutan. Dan nggak ada kerjaan ikut juga ngÂatur-ngatur. Buang kelaut orang kaya gini, apalagi penganut radikalisme, ok pa," kata akun @febronie75.
"Boleh nanya, untuk acara keaÂgamaan mayoritas saja atau plus yang minoritas??, yang jelas??" tanya akun @eoneandrie.
"Maksudnya kalau ada kegiatan. Monas tutup untuk umum, boleh dong 25 Desember nanti natal berÂsama di monas?" @swartan58
"Bener loh yah, buat misa natal atau KKR juga boleh yah, buat kegiatan agama lain selain islam juga boleh yah. Jangan sampe ada deskriminasi loh," ujar akun @ Cekonx berharap.
Seperti diketahui, Gubernur sebeÂlumnya Basuki Tjahaya Purnama melarang kegiatan keagamaan karÂena sudah ada rumah ibadah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Basuki yang dipanggil akrab Ahok juga meÂnyatakan dirinya ingin Monas bebas dari para pedagang kaki lima (PKL).
Dalam menegakkan peraturan, Ahok merujuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.
Pelarangan juga terdapat pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Monas) dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bentuk Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk di Jakarta.
Akun @Manusiapoerba711 menÂganggap, rencana Anies tersebut merÂupakan langkah yang keliru. "Bang @aniesbaswedan Tugu Monas itu daerah netral. Peraturannyan dari Presiden Soekarno. Makanya dia membangun Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta berdampÂingan. Baca sejarah baru ambil tindakan," cuitnya.
"Pak Gubernur @aniesbaswedan sy mo nanya, MONAS itu wilayah Pemerintah Pusat apa @DKIJakarta? Apakah status Pergub lbh tinggi dr Keppres?" Sambung akun @detere_re.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj merespon niat Anies dalam membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Menurut Said sah saja jika seorang kepala daerah mengedepankan kepentingan publik .
"Kalau niatnya betul untuk agama, saya dukung. Tapi kalau, target politik, kepentingan sesaat, jangka pendek, saya tentang. Agama tidak boleh jadi alat politik," tegas Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta, kemarin. ***
Warga dunia maya menanggapi beragam rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memperbolehkan lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan keaÂgamaan. Biar tidak ada deskriminasi, disarankan agar semua agama boleh menggunakan Monas tanpa terkecuali. 
BERITA TERKAIT: