"Makanya perlu dilakukan penelitian lebih detail memberikan izin RS. Orang yang tidak punya hati tidak perlu dikasi izin, itu kan tidak punya hati kan. Sebaiknya saran saya kalau sudah begitu cabut saja izinnya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/9).
Seperti dikabarkan
RMOLJakarta, Taufik juga mengharapkan Dinkes DKI lebih berhati-hati mengeluarkan izin untuk RS.
"Dinas Kesehatan yang merekomendasikan ditanya dong, kalau perlu datangkan psikolog, punya hati tidak dia mengelola RS," ujar Taufik.
RS Mitra Keluarga Kalideres juga ternyata belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini menyulitkan akses kesehatan bagi para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS.
"Itu namanya membangkang, dia mau untung sendiri saja, kalau menurut saya kalau begitu ditinjau kembali lah," ucap ketua DPD Partai Gerindra DKI ini.
Taufik juga meminta sanksi tegas terhadap pihak RS agar tidak ada lagi kejadian serupa. "Ini harus ada pelajaran pada RS lain agar tidak melakukan yang sama," tegasnya.
Pasien bayi bernama Tiara Debora meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres, Minggu (3/9). Orang tua Debora mengaku pihak RS tidak memberikan pelayanan kesehatan maksimal padahal Debora membutuhkan pelayanan kesehatan di pediatric intensive care unit (PICU).
Pihak RS tidak segera memasukkan Debora ke PICU karena orang tua Debora saat itu baru dapat membayar uang muka Rp 5 juta dari yang diminta Rp 11 juta. Dengan alasan tersebut, RS Mitra Keluarga Kalideres tidak memberi pelayanan Debora di PICU hingga akhirnya Debora meninggal dunia.
[rus]