Walhi Jawa Barat melihat membanjirnya proyek-proyek Citarum selama kurun 30 tahun yang bersumber dari APBN, APBD dan utang luar Negeri mulai dari UCBFMP, GNRHL, Citarum Bergetar, ICWRMIP, Citarum Bestari hingga proyek-proyek berbasis CSR pun tidak membuahkan perbaikan dan pemulihan lingkungan DAS Citarum.
Selama kurun waktu 30 tahun, sekitar 4,5 triliun dari proyek-proyek Citarum ternyata belum dapat menyelesaikan berbagai masalah lingkungan dan sosial seperti pencemaran limbah industri, sampah rumah tangga, lahan kritis di daerah tangkapan air, alihfungsi wilayah-wilayah resapan dan tata guna lahan serta banjir di hulu dan hilir Citarum.
"Citarum dan rakyat hanya menjadi korban proyek-proyek Citarum itu sendiri," tegas Ketua Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan melalui siaran pers, pagi ini (Selasa, 24/5).
Proyek-proyek dinilai Walhi Jabar hanya menghambur-hamburkan anggaran belaka. Bukan saja menjadi objek dari proyek-proyek besar, kekayaan dan sumber kehidupan rahayat Citarum, tapi juga terus dieksploitasi oleh investor demi kepentingan bisnis energi, air dan pangan.
Catatan Walhi Jabar, papar Dadan, investasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam secara besar-besaran di DAS seluas sekitar 600 ribu hektar, semakin memperburuk daya dukung dan daya tampung DAS Citarum. Lingkungan semakin rusak, daya dukung alam semakin menurun dan bencana lingkungan semakin parah.
Kebijakan tata ruang dan wilayah yang tidak berbasis perlindungan makro dan mikro DAS, penegakan hukum yang lemah terhadap pengusaha industri kotor, penanganan masalah DAS Citarum yang keliru yang berorientasi pembangunan fisik semata, tidak berorientasi pada penyelesaian akar masalah, proyek yang top down dan tidak berbasis kebutuhan dan kekuatan rakyat menjadi faktor penyebab kegagalan proyek-proyek Citarum selama ini.
"Oleh karena itu, dalam momentum satu tahun hari jadi Citarum, kami mendesak agar proyek-proyek Citarum yang saat ini berjalan untuk dievaluasi dan diaudit secara komprehensif dan investigatif," terangnya.
Walhi Jabar, lanjut Dandan, pun mendesak pemerintah dan pemerintah daerah harus mengubah pendekatan proyek-proyek penanganan citarum selama ini.
"Penanganan Citarum tidak lagi berbasis utang,
top down," terangnya.
Dalam peringatan satu tahun Hari Citarum ini, tambah Dadan, para pegiat lingkungan dan pencinta alam mendorong agenda pencegahan dan pemulihan Citarum berbasis DAS Mikro menjadi program bagi para kandidat gubernur dan kandidat bupati/walikota yang berada di DAS Citarum.
Pemerintah pusat pun dapat membentuk kelembagaan Badan Otorita Sungai Citarum.
"Kami sebagai ahli waris Citarum meyakini gagasan rakyat ini dapat meminimalisir beragam permasalahan lingkungan DAS Citarum sekaligus menjawab akar masalah dan Citarum hirup, rahayat hurip dan Citarum walagri, rahayat sugih mukti bisa terwujud," tukas Dadan yang sekaligus Jurubicara rakyat Citarum.
[wid]
Pencemaran limbah industri hanyalah bagian dari banyaknya persoalan lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh salah urus DAS dan SUB DAS Citarum baik di hulu, tengah dan hilir. 
BERITA TERKAIT: