Sejumlah catatan penting saat pelaksanaan USBN SMK seperti persoalan ketersediaan komputer, jaringan internet yang terkendala, serta pasokan listrik menjadi penyebab jalannya USBN tingkat SMK menjadi terganggu.
"Oleh karenanya, saya berharap hal semacam itu jangan sampai terjadi lagi dalam USBN tingkat SMA ini," ujar anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati melalui rilis pers.
Konsep USBN yang materi soalnya mayoritas bersumber dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) jangan sampai mengurangi kualitas pelaksanaan USBN ini.
Potensi kebocoran soal USBN harus ditekan hingga benar-benar tidak ada peluang.
"Jangan karena ingin kualitas sekolah agar dianggap bagus, langkah-langkah yang tidak terpuji dilakukan misalnya membocorkan soal USBN untuk anak didik. Langkah tersebut tentu bertentangan dengan hukum serta mengajarkan hal yang tidak baik untuk anak didik," tegas Reni.
Reni pun meminta
stakeholder dalam persoalan USBN ini untuk senantiasa mengontrol secara ketat setiap tahapan pelaksanaan USBN agar sesuai dengan aturan main yang berlaku. Pemerintah pusat juga harus senantiasa memastikan kerja dinas pendidikan di daerah agar bekerja sesuai dengan tupoksinya.
"Potensi ruang kebocoran soal USBN harus ditutup dan dicegah sedemikian rupa," ujarnya.
Reni mengingatkan, USBN ini bukan hanya sekadar untuk melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan, atau syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tapi juga untuk menguji integritas dan kejujuran siswa.
Oleh karenanya, imbuh dia, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama agar pelaksanaan USBN ini dilaksanakan secara jujur agar menghasilkan siswa yang bermoral dan berintegritas.
[wid]
BERITA TERKAIT: