Menteri Sofyan Djalil Tantang Perguruan Tinggi Siapkan 10 Ribu Juru Ukur

Sedikitnya 12 orang perwakilan yang didampingi Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin, dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB, memberikan sumbang saran untuk mengatasi persoalan SDM pemetaan dan pertanahan di Indonesia.

Ketua Forum Kaprodi Dr. Kosasih Prijatna mengatakan bahwa perguruan tinggi siap menyuplai setidaknya 400 sarjana teknik per tahun untuk menjadi surveyor berlisensi guna menyelesaikan sertifikasi 55 juta bidang tanah hingga 2025.

"Bahkan ada 80 SMK survey pemetaan yang bisa disiapkan untuk asisten. Tentu dengan pembekalan etika, moral, dan profesionalisme yang memadai, karena ada tanggung jawab pribadi di sana," tambah Prof. Hasan.

Prof. Hasan dalam kesempatan itu juga menyayangkan adanya rumor perbenturan profesi surveyor dan profesi PPAT, karena itu dua hal yang memerlukan keahlian dan ketrampilan berbeda.

Di hadapan Prof. Hasan (ITB), Prof. Hendriatiningsih (ITB), Dr. Prijono Nugroho (UGM), Prof. Samsul Bachri (ITERA), Dr. Nurcahyadi (ITS), Dr. Hidayat (UNWIM) dan audiens lainnya, Menteri ATR/BPN menantang perguruan tinggi untuk menyiapkan hingga 10.000 orang. Mereka harus lulus sertifikasi kompetensi, ujian lisensi dan tersumpah untuk bisa berpraktek sebagai surveyor bersumpah dalam sebuah firma, sebutlah Kantor Jasa Surveyor Bersumpah (KJSB).

"Dengan pemetaan kadaster lengkap berbasis persil skala besar (1:1000), maka potensi konflik pertanahan dapat dihindari.  Bermanfaat juga untuk tata guna lahan, tata ruang, pembebasan lahan, perpajakan dan batas wilayah," sambut Sofyan Djalil.

Melalui peran aktif perguruan tinggi teknik dan swastanisasi pengukuran ini diharapkan ada percepatan sertifikasi tanah secara signifikan. Apalagi Presiden Jokowi sudah mencanangkan sertifikasi 5 juta bidang tanah per tahun dalam rapat terbatas minggu lalu.

"Pembiayaannya melalui anggaran pusat, daerah, CSR dan swadaya masyarakat khususnya yang mampu ya," ungkapnya.

"Asosiasi profesi akan memberikan pembinaan dan mengawasi mereka bersama masyarakat. Selain untuk akuntabilitas juga menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi jika Badan Informasi Geospasial (BIG) bergabung dengan Kementerian ATR/BPN, itu pekerjaan yang tiada habis-habisnya," sebut Sofyan Djalil menambahkan.

Pada kesempatan itu Sofyan Djalil juga menyampaikan bahwa payung hukum untuk praktek surveyor ini seharusnya setingkat peraturan presiden atau peraturan pemerintah, sehingga kalau ganti menteri tidak perlu ganti kebijakan. Namun hal ini membutuhkan waktu, sementara untuk kebutuhan yang mendesak saat ini segera diterbitkan peraturan menteri baru menggantikan peraturan terdahulu perkaban nomor 9/2013 tentang Surveyor Berlisensi.

Pada peraturan baru ini akan ditingkatkan kewenangan surveyor atau juru ukur ini hingga otorisasi dan penandatanganan peta bidang dan surat ukur agar pelayanan pengukuran semakin cepat.

Terakhir, dalam pertemuan tersebut juga disepakati akan dibuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan 14 perguruan  tinggi teknik terkait untuk mewujudkan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya pengembangan SDM dan iptek. [rus]