Keramba Didorong Jadi Daya Tarik Wisata Danau Toba

Saut Hutagalung Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan, Peraturan Presiden 81/2014 bukanlah tentang pemikiran penutupan keramba, melainkan tentang syarat menyangkut zonasi untuk usaha budidaya perikanan, dan daya dukung produksi yang diperbolehkan di kawasan Danau Toba. Saat ini persoalan limbah keramba, tinggal menunggu Peraturan Daerah, yang akan menetapkan syarat perusahaan untuk melanjutkan usaha keramba.

"Karena  ini (Danau Toba) menyangkut kepentingan 7 kabupaten, Provinsi yang mengatur. Kalau perusahaan ingin melanjutkan usaha ini, harus dipenuhi. LIPI dan Balitbang KKP sudah ada bahan-bahan soal peraturan ini, tinggal disesuaikan saja," ujar Saut di Simalungun, Sumatera Utara usai meninjau keramba milik PT Suri Tani Pramuka (STP)  di Danau Toba, Selasa, (19/7).

Perusahaan-perusahaan keramba budidaya perikanan dituntut memenuhi syarat suistainablity atau berkelanjutan dengan penggunaan teknologi yang modern agar tidak menghasilkan limbah yang mencemari Danau Toba. Seperti yang telah selama ini dipraktekan oleh STP, menggunakan teknologi feeder dan membersihkan limbah feses dan ikan mati menggunakan mesin.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan keramba Danau Toba terancam ditutup akibat munculnya wacana zero KJA. Untuk perusahaan nasional, Saut menyampaikan daerah memiliki wewenang untuk menutup, jika tidak memenuhi persyaratan peraturan pemerintah. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli juga telah memerintahkan kepada para Bupati di 7 Kabupaten yang dikelilingi Danau Toba untuk menyelesaikan persoalan limbah dan keramba.

"Pemerintah sebenarnya ingin agar keramba, peternakan, kehutanan harus terintegrasi dengan wisata Danau Toba. Itu isi Perpresnya. Bukan penghapusan keramba secara keseluruhan," ujarnya. [sam]