Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Abdullah Rasyid, dikutip dari
Medanbagus.com, mengatakan bahwa pertumbuhan "pengusaha" baru ini diakibatkan kelalaian pemerintah dalam melindungi lapangan kerja rakyat.
"Para pengusaha baru ini tentu tak diam karena mereka harus mengidupi dan mencari nafkah untuk keluarga. Pemerintah tidak bisa diharapkan. Hal itu sudah terbukti dengan belasan paket ekonomi yang diluncurkan, tidak menjadikan kondisi kita lebih baik," kata Rasyid, Rabu (20/4).
Dikatakannya, kondisi ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi lebih buruk jika dibandingkan lima tahun lalu.
"Pertumbuhan ekonomi kita rendah hanya berkisar 4,7 persen. Belum lagi APBN kita yang selama ini mendasarkan target penerimaan dari migas, sementara harga migas sedang hancur, harapan dari pajak pun tidak sesuai harapan bahkan memakan korban mundurnya Dirjen Pajak belum lama ini," jelasnya.
"Konyolnya Jokowi mencoba mencari tempat bergantung ke negara China yang ekonominya sedang menurun. Semua faktor tersebut tentu menjadi akumulasi yang memperburuk kondisi ekonomi kita dan memicu mandeknya dunia usaha sehingga mengakibatkan munculnya gelombang PHK besar-besaran," urai Rasyid lagi.
Dampak dari PHK besar-besaran, sambung Bang Rasyid, adalah muncul gelombang eks-pekerja yang memiliki keterampilan terbatas mencari peluang sendiri-sendiri untuk membuka usaha.
"Jika saat ini muncul para pengusaha baru, itu lebih dikarenakan keterpaksaan untuk bisa tetap menafkahi keluarga, bukan karena pemerintah berhasil membuka kesempatan dan peluang usaha," tekan penggagas Gerakan Bangga Medan ini.
Ia juga menuntut pemerintah memberi perhatian kemudahan dan insentif lebih besar kepada para pengusaha baru yang muncul karena kelompok usaha kecil dan menengah ini tergolong rentan akan goncangan ekonomi.
[ald]
BERITA TERKAIT: