Perangi Narkoba, NasDem Gelar Kampanye di Sulsel

Para legislator dan kader NasDem dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel mengikuti tes urine dengan dukungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel.

Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan partai besutan Surya Paloh merupakan partai terdepan dalam memerangi narkoba. Apalagi narkoba kini menjadi ancaman mengingat peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah merasuk ke semua lapisan masyarakat.

"Hasil dari tes urine akan kita serahkan sepenuhnya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi," kata Plt Ketua NasDem Sulsel, Sri Sajekti Sudjunadi atau yang akrab disapa Jeanette, di sela-sela acara kampanye yang berlangsung di Pantai Losari Makassar, Minggu (17/4).

Dia mengatakan jika ada kader yang terindikasi mengomsumsi narkoba ataupun obat-obatan terlarang, pihaknya akan di segera menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan partai dan terancam PAW bagi yang saat ini duduk sebagai legislator.

Data yang dihimpun NasDem BNNP Sulsel, pecandu narkoba di Sulsel mencapai 128 ribu orang di tahun 2015. Sebanyak 1.280 pencandu narkoba direhabilitasi dalam setahun terakhir. 600 pecandu melaporkan diri secara sukarela ke BNN, sedangkan sisanya terzaring razia. Sementara dari segi usia, pengguna narkoba tercatat mulai dari usia 12 hingga 57 tahun. Usia 12-16 tahun sebanyak 5,72 persen, usia 17-41 tahun tercatat 86,19 persen dan usia 42-57 tahun berjumlah 1,49 persen.

"Melihat data yang mengejutkan ini, kami (NasDem) tidak bisa berdiam diri. Sebagai partai yang getol kampanyekan gerakan perbuahan, NasDem harus menjadi garda terdepan sebagai partai yang memerangi narkoba," kata Jeanette.

Jeanette menjelaskan, DPW Partai NasDem Sulsel berinisiatif mengembangkan program kader antinarkoba, sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba khususnya di Sulsel.

"Kami memulai dari rumah (NasDem se-Sulsel) sendiri," jelasnya.

Partai NasDem, lanjut orang dekat Surya Paloh ini, akan memastikan terlebih dahulu kader Partai NasDem bersih dari pengaruh narkoba, dimulai dari seluruh pengurus DPW, DPD, legislator fraksi, DPR RI dari Dapil Sulsel dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.[dem]