Dalam pertemuan di ruang kerja Wagub itu, hadir juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Iswandi. Pertemuan membahas rencana pemeriksaan awal tahun BPK Perwakilan NTB kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB.
Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dan memberikan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
"Kami siap menindaklanjuti apa yang direkomendasi oleh BPK," ujarnya, dalam rilis yang dikirimkan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB
Ia berharap BPK juga memberi kemudahan-kemudahan dalam proses pemeriksaan. Di sisi lain, Wagub akan mengingatkan seluruh jajarannya, baik di tingkat pejabat, maupun staf untuk senantiasa tertib administrasi. Hal ini menyusul seringnya terjadi temuan, terutama terkait kelengkapan berkas dokumen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Ia juga berharap proses pemeriksaan BPK dapat berjalan baik dan lancar.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Sumardi, menyampaikan harapannya NTB dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Apalagi secara rata-rata nasional BPK, NTB meraih peringkat paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
[ald]
BERITA TERKAIT: