Ini Tujuan Dibentuknya Tim Pendamping untuk Desa di Perbatasan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Minggu, 08 Februari 2015, 00:35 WIB
Ini Tujuan Dibentuknya Tim Pendamping untuk Desa di Perbatasan
ilustrasi/net
rmol news logo Program "Save Village" yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera diimplementasikan.

Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, selain penguatan infrastruktur, pihaknya juga akan ada memberikan pendampingan yang intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).

Menurut Marwan, mengatasi persoalan desa di perbatasan harus komprehensif. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior secara mental jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, karena itu penyelesaiannya harus komprehensif. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus intens dilakukan," terangnya.

Karena itu, lanjut Marwan, Kementerian Desa akan mempersiapkan tim pendamping desa daerah perbatasan yang memiliki keahlian di beberapa bidang untuk melakukan pendampingan secara intensif.

"Dengan pendampingan tersebut akan bisa memantau secara kontinu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. Makanya memang harus live in (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," katanya.

Menteri Marwan mengaku sudah membentuk tim untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga dan badan yang khusus menangani daerah perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya. [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA